Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur kini tak serumit dahulu. Kemunculan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah membuat keadaan kini jauh lebih baik.
"Sewaktu belum ada UU No 2 Tahun 2012 memang iya, banyak terhambat pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur," kata Basuki dalam wawancara khusus dengan Suara.com di acara Buka Puasa Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Jakarta, Minggu (19/6/2016).
Basuki menegaskan konteks Presiden Joko Widodo menyebut banyak proyek infrastruktur terhambat pembebasan lahan mengacu proyek tol Pemalang-Batang. Dalam proyek tersebut, investor yang mengerjakan sudah ditunjuk sejak tahun 1996. "Tapi memang tidak jalan-jalan karena terhambat pembebasan lahan," ujar Basuki.
Namun setelah muncul UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, proses pengerjaan proyek tol Pemalang-Brebes jauh lebih cepat dan akhirnya bisa diresmikan Presiden Jokowi proses konstruksinya.
Basuki mengklaim kini sejak ada UU tersebut, proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur jauh lebih efektif di lapangan. Indikatornya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR untuk pembebasan lahan sudah terserap habis. "Kalau jalan tol, pakai dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)," tutup Basuki.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking ruas Tol Pemalang Batang dan Batang - Semarang di Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (17/6/2016).
Jokowi mengakui bahwa terkendalanya pembangunan oleh masalah pembebasan lahan mengakibatkan Indonesia sulit bergerak untuk memenangkan persaingan antarnegara.
"Negara lain sudah buat tol puluhan ribu kilometer, sudah buat kereta api ribuan kilometer. Kita baru mau bikin jalan tol di Jawa saja sampai sekarang belum selesai-selesai. Tidak bisa sambung-sambung," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Berita Terkait
-
Ngeri! 4.000 Hektare Hutan IKN Rusak 'Dimakan' Tambang Liar, Basuki Tak Tinggal Diam
-
Kantor Wapres Beres Akhir Tahun Ini, Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN Mulai 2026
-
Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Ini Jawaban Tegas Kepala Otorita
-
Taqy Malik Akui Tak Jalani Kewajiban Sebagai Pembeli Lahan: Saya Gak Sanggup Bayar
-
Ikuti Putusan Pengadilan, Taqy Malik Akhirnya Serahkan 7 Kavling ke Pemiliknya
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak