BKPM: Investasi Melalui Layanan Klik Capai Rp63,3 Triliun

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang digagas oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendapatkan respons positif dari investor. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya proyek yang memanfaatkan program pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi. Sepanjang 13-17 Juni 2016, terdapat 6 proyek/perusahaan yang memanfaatkan program KLIK, dengan nilai investasi Rp2,70 triliun dan luas tanah 9,49 hektar.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa sejak diluncurkan per 22 Februari 2016, tercatat 49 proyek/perusahaan telah memanfaatkan KLIK dengan nilai investasi Rp63,3 triliun dengan luas tanah 782,48 Ha.

“Tujuan KLIK mempercepat realisasi investasi. Ada satu perusahaan yang sudah siap memasuki tahap produksi komersial. 17 proyek/perusahaan lainnya kita harapkan juga segera selesai tahap konstruksi di berbagai kawasan industri," kata Franky dalam keterangan resmi kepada media, Kamis (23/6/2016).

BKPM terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah,  baik provinsi maupun kabupaten dan kota di mana 14 kawasan industri pelaksana KLIK berada. "Keberhasilan program KLIK mutlak memerlukan dukungan pemda" jelas Franky.

Sementara Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa saat ini terdapat lima proyek investasi yang telah memanfaatkan KLIK di Kawasan Industri Bantaeng. “Lima proyek investasi tersebut terdiri dari Proyek di bidang pembangkit listrik, terminal gas serta tiga proyek smelter,” lanjutnya.

Nurdin menilai bahwa langkah pemerintah untuk mengupayakan kemudahan bagi investor dengan melakukan KLIK direspons positif oleh investor yang akan menanamkan modal di Bantaeng. “Dari beberapa yang masuk ke Bantaeng dan memanfaatkan KLIK mereka menyampaikan bahwa program tersebut memangkas proses konstruksi dalam rangka realisasi investasi,” paparnya.

Bantaeng juga terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kemudahan dan melayani investor yang menanamkan modal di daerahnya. “Jadi kalau dulu investor itu melayani penguasa, kini sudah bukan saatnya. Sekarang eranya pemerintah atau penguasa itu melayani investor,” sambut Nurdin.

Ditempat terpisah, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program KLIK karena dapat mempercepat pembangunan di daerah. Senator asal Sumatera Utara ini menyatakan kesiapannya dalam mengawal implementasi KLIK di daerahnya.

Deputi Kepala BKPM Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya melakukan verifikasi proyek-proyek yang akan memanfaatkan layanan KLIK. Melalui Project Officer KLIK di BKPM, pihaknya telah memfasilitasi proses perizinan di beberapa kawasan industri yang mengimplementasikan KLIK. “Kami juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian koordinator perekonomian, kemudian koordinasi di daerah dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan industri,” lanjutnya.

Saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 10.022 hektar. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar.