- Menkeu Purbaya menegaskan pengelolaan nilai tukar rupiah adalah kewenangan penuh Bank Indonesia, bukan Kemenkeu.
- Purbaya menyatakan fokus Kemenkeu adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik yang konsisten dan berkelanjutan.
- Meskipun terjadi arus modal asing masuk besar, rupiah tetap melemah sehingga perlu ditanyakan ke bank sentral.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa kewenangan pengelolaan nilai tukar rupiah berada di tangan Bank Indonesia.
Pasalnya, Menkeu tidak bisa melakukan intervensi langsung terhadap pergerakan kurs dan memilih fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi.
“Sebetulnya kalau rupiah, yang berhak menjawab bank sentral. Saya tidak mengelola nilai tukar karena mereka yang mengendalikan,” ujar Purbaya di Finance Hall, Kamis (12/2/2026).
Dia pun menyoroti arus modal asing tercatat masuk dalam jumlah signifikan pada periode November, Desember, hingga awal Januari. Namun, masuknya aliran modal asing belum bisa membangkit rupiah.
“Kalau kita lihat November, Desember, Januari awal itu inflow positif dan cukup besar, tapi rupiah melemah. Jadi Anda harus tanya ke bank sentral kenapa terjadi seperti itu,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mengintervensi kebijakan moneter bank sentral atau Bank Indonesia.
“Masalah figures too early dan apakah disusupi pemerintah, jadi kita enggak bisa, kita enggak memutuskan,” bebernya.
Dia menambahkan, Kementerian Keuangan memilih berkonsentrasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
“Saya fokus ke penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau ekonomi tumbuh lebih tinggi dan orang percaya kita bergerak konsisten, biasanya pasar modal akan mengikuti karena keuntungan perusahaan naik,” ujarnya.
Baca Juga: Purbaya Mengaku Belum Diajak Bicara Istana soal Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya memperbaiki iklim investasi agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan lebih mudah di dalam negeri.
Menurut dia, pertumbuhan yang kuat akan mendorong masuknya investasi, baik melalui pasar modal maupun investasi langsung asing (FDI). Dalam kondisi tersebut, nilai tukar rupiah diyakini akan menguat secara alami.
“Daripada mengendalikan nilai tukar dengan intervensi yang bukan bidang saya, saya kendalikan saja pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kuat ke depannya,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Skandal Ribuan Kontainer China: Mafia Impor Diduga Gerogoti Institusi Bea Cukai
-
Rupiah Terperosok Jatuh ke Level Rp 16.811/USD
-
Rupiah Terus Bangkit, Dolar AS Lemas ke Level Rp16.786
-
Cara Purbaya Kejar Setoran Pajak demi Tax Ratio 12 Persen
-
Purbaya Siapkan Rp 15 Miliar Buat Anggaran Reaktivasi BPJS Kesehatan
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM