Otoritas Jasa Keuangan dan The United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menjalin kerjasama dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), disaksikan oleh Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda selaku United Nations Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), pada penutupan acara Indonesia Fintech Festival And Conference 2016 di Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2016).
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) tanggal 8 Agustus 2016 lalu. MoU antara OJK dan UNDP tersebut mencakup beberapa kesepakatan yang meliputi kerjasama pencapaian SDGs melalui akselerasi peran lembaga jasa keuangan terutama dalam peningkatan inklusi dan literasi keuangan, seperti dengan penyediaan layanan keuangan digital; menumbuhkan keuangan berkelanjutan dengan implementasi yang tepat; dan mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan.
Terdapat 17 goals dalam SDGs yang hendak dicapai di tahun 2030 dengan target mengentaskan kemiskinan, melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta mengatasi perubahan iklim baik secara global maupun di Indonesia. Banyak dari goals di dalam SDGs tersebut yang relevan dengan peran OJK sebagai regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan yang merupakan landasan pembangunan berkelanjutan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, dalam pidato penutupan acara Indonesia Fintech Festival And Conference 2016 mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan formalisasi kerjasama OJK dan UNDP dalam pencapaian SDGs di Indonesia pada tahun 2030.
“Penandatangan MoU ini merupakan kolaborasi strategis dalam area inklusi keuangan yang dapat menyentuh lebih banyak aspek kehidupan masyarakat,”ujar Rahmat.
Kerjasama OJK dan UNDP ini diharapkan akan mendorong kolaborasi pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan kontribusi bersama dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
Terkini
-
Pemerintah Bidik Gig Economy Jadi Mesin Ketiga Pendorong Ekonomi Nasional
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Jelang Akhir Tahun, BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun
-
Menko Airlangga Puja-puji AI, Bisa Buka Lapangan Kerja
-
Hans Patuwo Resmi Jabat CEO GOTO
-
Airlangga Siapkan KUR Rp10 Triliun Biayai Proyek Gig Economy
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Pabrik VinFast Subang Digeruduk Massa Sehari Usai Diresmikan, Minta 'Jatah' Lokal
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Investor ADRO Dapat Jatah Dividen Rp 4 Triliun, Kapan Mulai Cair?