Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta pada hari Kamis (1/9/2016). Kunjungan kerja bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Turut hadir dalam rombongan Ratu Belanda adalah Duta Besar Belanda di Indonesia, United Nations Resident Coordinator di Indonesia, serta delegasiUnited Nation Secretary – General’s Special Advocate For Inclusive Finance For Development (UNSGSA).
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, saat menerima kunjungan tersebut, mengatakan bahwa keuangan inklusif telah menjadi prioritas nasional Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa potensi keuangan inklusif di Indonesia masih sangat besar. "Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2014), hanya sebesar 36 persen dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2016)
Sebagai pedoman untuk implementasi keuangan inklusif, sejak tahun 2012, Bank Indonesia (BI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Mantan Menteri Keuangan tersebut juga mengatakan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk mendukung implementasi SNKI, BI mendukung peningkatan keuangan inklusif melalui pengembangan di sistem pembayaran dengan penggunaan instrumen non tunai. Program unggulan keuangan inklusif yang dilakukan BI, yaitu (1) Pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memfasilitasi intermediasi, (2) Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, (3) Interkoneksi antar penerbit uang elektronik, (4) Remitansi secara Non Tunai, (5) Perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan (6) Edukasi Keuangan. Untuk mendukung program keuangan inklusif tersebut, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi.
"Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global dalam Financial Inclusion. Hal tersebut tercemin dalam kepemimpinan BI dalam forum G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD," tambah Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Dengan kunjungan dari Ratu Maxima tersebut, diharapkan dapat mendukung implementasi program keuangan inklusif di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri