Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta pada hari Kamis (1/9/2016). Kunjungan kerja bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Turut hadir dalam rombongan Ratu Belanda adalah Duta Besar Belanda di Indonesia, United Nations Resident Coordinator di Indonesia, serta delegasiUnited Nation Secretary – General’s Special Advocate For Inclusive Finance For Development (UNSGSA).
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, saat menerima kunjungan tersebut, mengatakan bahwa keuangan inklusif telah menjadi prioritas nasional Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa potensi keuangan inklusif di Indonesia masih sangat besar. "Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2014), hanya sebesar 36 persen dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2016)
Sebagai pedoman untuk implementasi keuangan inklusif, sejak tahun 2012, Bank Indonesia (BI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Mantan Menteri Keuangan tersebut juga mengatakan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk mendukung implementasi SNKI, BI mendukung peningkatan keuangan inklusif melalui pengembangan di sistem pembayaran dengan penggunaan instrumen non tunai. Program unggulan keuangan inklusif yang dilakukan BI, yaitu (1) Pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memfasilitasi intermediasi, (2) Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, (3) Interkoneksi antar penerbit uang elektronik, (4) Remitansi secara Non Tunai, (5) Perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan (6) Edukasi Keuangan. Untuk mendukung program keuangan inklusif tersebut, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi.
"Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global dalam Financial Inclusion. Hal tersebut tercemin dalam kepemimpinan BI dalam forum G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD," tambah Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Dengan kunjungan dari Ratu Maxima tersebut, diharapkan dapat mendukung implementasi program keuangan inklusif di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok