Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyoroti regulasi yang berbelit yang masih menjadi kendala dalam upaya untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai menjadi salah satu korban terbesar dari rezim perizinan yang berbelit.
Lembong menyampaikan bahwa regulasi yang berbelit merupakan beban terbesar bagi UKM. “Perusahaan besar bisa membayar banyak pengacara untuk mengurusi hal tersebut, namun bagi UKM mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, akhirnya mereka tidak mengurus dan tetap menjadi sektor informal,” ujarnya di dalam acara dengan tema Vital and Growing: Adding Up US-Indonesia Economic Relationship yang digelar oleh US Chamber of Commerce di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Tom, demikian ia akrab disapa, menilai bahwa salah satu UKM unggulan Indonesia yang telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mereka akan mulai melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. “Mereka memilih 100 persen ekspor, karena mereka telah mendapatkan US certified agency, Switzerland certified agency, namun mereka kesulitan untuk memenuhi regulasi di Indonesia,” jelasnya.
Hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat Indonesia sedang dalam upaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business). Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan targetnya untuk meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat ke-40.
Tom juga menyampaikan berbagai langkah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengangkat UKM masuk ke sektor formal. Salah satunya terkait dengan rencana kerjasama dengan perusahaan online asal Cina, Alibaba. “Dalam kunjungan ke markas Alibaba di Hangzhou beberapa waktu lalu, dibicarakan kemungkinan kerjasama untuk membentuk platform guna memberikan bantuan bagi UKM untuk memasuki sektor formal,” lanjut Tom.
Selain itu, BKPM juga akan terus melakukan berbagai reformasi dan mengawal deregulasi kebijakan di berbagai bidang.
Sementara ketika moderator acara tersebut Lin Neuman menanyakan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan diseminasi kebijakannya, Kepala BKPM menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi email, maupun berbagai platform media sosial.
Selain Kepala BKPM, panelis lainnya yang hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai pengusaha maupun pemerhati hubungan Indonesia Amerika.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut menyoroti masih belum optimalnya investasi berskala menengah kecil dari Amerika Serikat. “Kementerian Perindustrian bersama Pak Tom siap membantu pengusaha Amerika Serikat yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” dukungnya.
Amerika Serikat merupakan salah satu negara sumber investasi utama ke Indonesia. Dari data BKPM, periode Januari-Juni 2016, realisasi investasi dari Amerika Serikat tercatat sebesar 358 juta Dolar Amerika Serikat (AS) terdiri dari 263 proyek. Capaian tersebut berada di peringkat 9 terbesar negara yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok