Pelayanan perizinan satu atap di Kementerian Perhubungan tetap berjalan, Jakarta, Rabu (12/10/2016). [Suara.com/UmmiHadyah Saleh]
Usai dilakukan operasi tangkap tangan oleh tim satuan tugas khusus gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, terhadap enam orang saat melakukan transaksi pungutan liar (pungli) di kantor Kementerian Perhubungan terkait perizinan administrasi perkapalan dan dokumen pelaut, Selasa siang (12/10/2016), pelayanan perizinan satu atap di Kementerian Perhubungan tetap berjalan.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Dewa Made Sastrawan mengatakan, adapun penutupan loket usai dilakukan OTT, hanya sementara, karena adanya perubahan pegawai di loket tersebut.
"Jadi sifatnya tidak ada pelayanan yang berhenti, bahwa ada proses penggantian orang itu sifatnya temporary, mudah-mudahan dengan cepat diatasi," ujar Dewa di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Tak hanya itu, Dewa menegaskan, sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya, selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya pungli di Kementerian Perhubungan
"Kedepan saya kira sama, seperti tadi pengawasan seperti begini, karena ketatnya itu adalah apa dan bagaimana, kan standarnya sudah ada. Tapi kan pelanggaran sudah dilakukan, makanya dipantau terus, itu udah paling ketat, udah maksimal,"tandasnya.
Menurut pengamatan Suara.com, lokasi OTT yakni loket perizinan administrasi perkapalan dan dokumen pelaut yang berada di lantai enam masih ditandai garis polisi dan dijaga lima aparat kepolisan yang bersenjata lengkap.
Beberapa loket tampak sepi, namun, hanya terlihat satu loket yang masih melayani masyarakat.
Diketahui, Tim satuan tugas khusus gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam orang saat melakukan transaksi pungutan liar di kantor Kementerian Perhubungan terkait perizinan administrasi perkapalan dan dokumen pelaut.
Enam orang tersebut saat ini sudah digelandang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Satu orang di antaranya terlihat masih mengenakan pakaian dinas kementerian, namanya Abdul Rasyid.
Dari hasil tangkap tangan dan penggeledahan di kemenhub, pihak kepolisian juga menyita uang sebanyak Rp61 juta dan Rp1,2 miliar dalam tabungan rekening.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN