Peneliti pada Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan relaksasi ekspor untuk beberapa jenis mineral seperti tembaga. Sementara mineral sejenis nikel dan bauksit tidak direlaksasi.
Relaksasi tembaga masuk akal, mengingat Indonesia bukan penentu harga tembaga di pasar global. Produksi biji tembaga dari kontrak karya dan izin usaha pertambangan (IUP) tahun 2014 hanya 142.128.025 ton. Jika smelter beroperasi 100 persen, diperkirakan cadangan tembaga akan habis pada tahun 2042. Beda halnya dengan bauksit dan nikel. Dua jenis mineral ini mampu memengaruhi harga pasar dunia. Cadangan nikel Indonesia masih sangat besar. Produksi biji nikel mencapai 46.498.062 ton tahun 2013. Jika smelter mengoperasikan 100 persen, diperkirakan cadangan nikel akan habis tahun 2126.
"Meskipun demikian, kebijakan relaksasi bukan cerita baik untuk industri pertambangan. Selama ini, paradigma pertambangan kita tumbuh secara ekstraktif. Bahan tambang dikeruk dalam bentuk mentah diekspor dengan harga murah ke negara-negara maju. Ekonomi ekstraktif menggerus sampai habis bahan tambang. Kebijakan pelarangan ekspor mineral menjadi strategis untuk menyelamatkan eksplorasi sumber daya alam berlebihan," kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2016).
Sejak 12 Januari 2014, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor. Larangan ekspor mineral mentah itu adalah amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba). UU Minerba mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter agar memiliki dampak pengganda (multiplier-effect)bagi pembangunan. Pembangunan smelterdapat meningkatkan nilai tambah bahan tambang bagi pembangunan.
Namun, sampai sekarang baru 30 persen perusahaan yang sudah membangun smelter. Jumlah fasilitas smelter yang sedang dibangun baru 71 smelter; 35 pabrik nikel, 6 pabrik bauksit, 8 pabrik besi, 3 pabrik mangan, 11 pabrik zircon, 4 pabrik seng, dan 4 pabrik zeolite. Krisis global dan kejatuhan harga komoditas tambang ikut andil dalam pelambatan pembangunan proyek smelter. "Pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan dari kebijakan relaksasi mineral ini?," ujar Ferdy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya