Versi Prakarsa, 52 Persen Penghasilan Sopir Gojek Dibawah UMP DKI

"Dunia kerja saat ini memiliki tantangan baru yang disebabkan oleh terjadinya transformasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, baik pengambil kebijakan, penyedia kerja maupun pekerja, harus siap mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Hanif Dhakiri saat memberikan pidato kunci dalam Konferensi "Transformations in Work" yang digawangi oleh JustJobs Network (JJN) pada Selasa (18/10/2016) di Berlin, Jerman.

Dalam konferensi tersebut, JJN, jejaring lembaga think tank dan masyarakat sipil global yang berfokus pada isu ketenagakerjaan yang berkeadilan, akan meluncurkan publikasi berjudul "Transformations in Work: Creating Job-Rich Economies in 21st Century". Dalam laporan terbaru ini, JJN meminta pemerintah untuk memanfaatkan potensi on-demand economy sembari meningkatkan kualitas kerja untuk para pekerja di sektor ini.

Perkumpulan Prakarsa sebagai bagian dari JJN telah melakukan penelitian terkait sektor transportasi berbasis aplikasi internet. Survei Prakarsa terhadap pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi internet di Jakarta menemukan bahwa penghasilan 52 persen pengemudi GoJek yang bekerja penuh waktu masih berada di bawah UMP Jakarta. Meski demikian, 82 persen menyatakan tetap lebih memilih pekerjaan ini dibandingkan pekerjaan sebelumnya, baik di sektor informal maupun formal.

"Ini menunjukkan bahwa on-demand economy menawarkan kesempatan bagi pekerja informal untuk meningkatkan pendapatan mereka sekaligus membuktikan bahwa di negara seperti Indonesia pekerjaan di sektor formal belum tentu memberikan hasil yang lebih baik," kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dalam keterangan resmi, Jumat (21/10/2016).

"Perlu ada mekanisme untuk menjamin seluruh pekerja yang bekerja penuh waktu di sektor ini bisa mendapatkan upah minimum yang layak. Di samping itu, Pemerintah bisa memanfaatkan keberadaan on-demand economy, salah satunya dengan menghubungkan pekerja dalam jumlah besar ke layanan BPJS," papar Mahtuch.

Lebih jauh Maftuch menambahkan bahwa perusahaan penyedia platform harus membuka akses yang lebih luas ke lebih banyak pekerja. Saat ini, setidaknya 43 persen angkatan kerja tidak dapat bergabung dengan platform GoJek dan Grab Bike karena persyaratan pendidikan.

Senada dengan itu, Sabina Dewan, Direktur JJN menegaskan bahwa maraknya perkembangan teknologi harus diantisipasi bukan hanya bagi negara-negara maju,namun terutama bagi negara-negara berkembang dengan struktur ketenagakerjaan yang masih besar di sektor informal.

"Di banyak negara, memiliki pekerjaan tidak menjamin seseorang bisa keluar dari kemiskinan. Karenanya, kita perlu mendesain ulang kebijakan ekonomi dan sosial untuk mendorong kemajuan yang lebih merata dan memutus mata rantai kemiskinan," pungkas Sabina.