Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum internasional tahunan bagi masyarakat akuakultur - akademisi, peneliti, mahasiswa, pasar dan industri analis, pejabat pemerintah, pembuat kebijakan dan perwakilan industri terorganisir, Jumat (28/10/2016). Budidaya menjadi salah satu sektor industri penting, karena kedepan ikan akan terus menjadi salah satu komoditas pangan yang paling diperdagangkan di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara berkembang. Dan, sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi puluhan juta bahkan ratusan juta jiwa lainnya.
Hal yang wajar jika pemerintah dan pengusaha memberikan perhatian lebih pada pengembangan perikanan budidaya. Karena diketahui bahwa populasi penduduk global diperkirakan akan tumbuh sebanyak sembilan miliar orang hingga tahun 2050, yang merupakan tantangan besar dalam pemenuhan sumber pangan dunia. "Selain itu, tantangan pembangunan lainnya adalah saat ini terdapat lebih dari 800 juta orang mengalami gizi buruk (malnutrisi), yang memerlukan sumber protein yang murah namun bergizi tinggi. Dan, hal ini bisa kita temukan pada ikan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Jumat (28/10/2016) di Kuta, Bali.
Berdasarkan data FAO 2016, Indonesia mampu menjadi negara kedua terbesar untuk produksi perikanan dunia setelah Cina, pada tahun 2014 dengan produksi perikanan budidaya China mencapai 58,8 juta dan Indonesia mencapai 14,3 juta (dengan total senilai 10.50 miliar) dan diikuti oleh India yang produksinya mencapai 4,9 juta (termasuk rumput laut). Jumlah pembudidaya ikan di Indonesia juga meningkat dari 2,50 juta orang pada tahun 2005 hingga 3,34 juta orang pada tahun 2014. Serta budidaya rumput laut di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan produksi rumput laut di dunia, dengan jumlah produksi meningkat lebih dari 10 kali pada tahun 2014, dibandingkan pada tahun 2005.
"Berdasarkan hal tersebut, kami yakin bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pusat bisnis perikanan budidaya di dunia," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Slamet juga mengundang para investor dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan investasi perikanan budidaya di Indonesia, terutama di pulau pulau kecil terluar Indonesia yang potensial untuk budidaya laut.
Berbagai kemudahan pun diberikan oleh pemerintah, diantaranya adalah penyediaan dan penyederhanaan prosedur investasi, percepatan pelayanan, serta keringanan pajak impor pada beberapa komponen input produksi. Selain itu, potensi sumber daya alam untuk perikanan budidaya sangat lah besar, sedangkan yang telah dimanfaatkan baru sebesar 2,7 persen dari jumlah total 12,1 juta hektar.
"Kedepan, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, pemerintah akan meningkatkan produksi budidaya, melalui pengembangan budidaya laut lepas pantai (off-shore), revitalisasi tambak, budidaya lele sistem bioflok, budidaya rumput laut, kekerangan, minapadi, pembangunan pabrik pakan dan pengembangan industri pakan ikan berbahan baku lokal, pengembangan budidaya di pulau terdepan, serta pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di wilayah Indonesia", tambah Slamet.
Namun demikian, disadari masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan akuakultur. Beberapa isu penting yang diidentifikasi sebagai prioritas yaitu, Perbaikan genetik dan konservasi, Peningkatan kesehatan ikan dan biosekuriti, Pengembangan bio-technology budidaya untuk menekan biaya produksi, Pengurangan dampak lingkungan dari industri budidaya intensif, Peningkatan produksi perairan umum melalui Culture-Based Fisheries (CBF), Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan melalui perbaikan pakan yang murah dan bermutu, serta Pengembangan teknologi budidaya yang adaptif pada perubahan iklim.
Khususnya terkait pengembangan pakan ikan, pemerintah mempunyai program pengembangan industri pakan mandiri berbasis bahan baku lokal, yang disebut sebagai Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi pakan, bahan baku pakan, pengembangan pakan alami, dan pengembangan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), imbuhnya.
Diharapkan juga pada kesempatan International Conference of Aquaculture Indonesia 2016 (ICAI 2016) yang ke enam ini dapat dibahas semua tantangan untuk menemukan cara yang bijak dan terbaik untuk mempromosikan budidaya berkelanjutan di ingkat regional, nasional, dan internasional, sehingga dapat memperkuat dan mempercepat pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan, pungkas Slamet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang
-
Dirikan Brand Minyak Telon, Alumni Geografi UGM Berhasil Pasarkan Produk hingga Asia Tenggara
-
Purbaya Ungkap Fungsi dan Tugas Baru OJK di RUU P2SK, Ini Rinciannya
-
IPO SpaceX Siap Pecahkan Valuasi Tertinggi dalam Sejarah, Setara 10 Kali Lipat APBN
-
S&P Dikabarkan Bahas Downgrade Utang RI, Benarkah?