PT Taspen (Persero) mengakuisisi saham PT Pos Indonesia di Bank Mantap sehingga porsi saat ini menjadi 39,48 persen sebagai yang terbesar kedua setelah saham Bank Mandiri sebesar 59,44 persen.
"Secara prinsip akan dilakukan tersanski pengalihan saham yang selama ini dimiliki oleh PT Pos Indonesia seluruhnya akan dialihkan ke PT Taspen," kata Direktur Utama PT Bank Mantap (Mandiri Taspen Pos), Nixon LP Napitupulu di Denpasar, Bali, Selasa (1/11/2016).
Ia menjelaskan keputusan itu baru efektif berlaku setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah (Taspen dan Pos) yang diperkirakan memakan waktu berkisar tiga hingga empat bulan dari pengajuan saat ini.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kuta, Kabupaten Badung, Senin (31/10) menyebutkan Bank Mandiri menambah kepemilikan saham di bank tersebut sebesar 1,1 persen dari 58,25 persen menjadi 59,44 persen.
Sedangkan saham yang dimiliki oleh Taspen dan Pos Indonesia saat awal dibentuk masing-masing sebesar 20,2 persen.
Pemegang saham perorangan masih tetap sama, yakni Ida Bagus Made Putra Jendana sebesar 0,56 persen dan ahli waris almarhum I Made Madia (0,52 persen).
Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham di Bank Mantap mengalami perubahan saat ini, yakni Bank Mandiri dan PT Taspen disamping dua pemegang saham perorangan itu sedangkan PT Pos Indonesia melepas seluruh sahamnya.
"Kami cuma mengesahkan perubahan susunan pemegang saham. Bahwa transaksi apa yang terjadi dengan mereka itu kesepakatan antara kedua pihak (Taspen dan Pos)," ucapnya.
Dengan dilepasnya seluruh saham PT Pos Indonesia di bank yang dibentuk tiga BUMN tersebut pada 7 Agustus 2015 tersebut, lanjut Nixon, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Mantap.
"Kami belum melihat akan 'impact' (dampak) ke bisnis kami. Dengan masuknya (saham) Taspen lebih tinggi sehingga menurut kami ini adalah indikasi Taspen semakin komit," katanya.
Nixon menegaskan operasional Bank Mantap di Kantor Pos juga akan tetap beroperasi normal karena sudah ada perjanjian sewa menyewa biasa begitu juga realisasi kredit pensiunan yang dibayarkan melalui PT Pos juga masih berjalan normal.
Nama Bank Mantap yang merupakan kepanjangan dari "Mandiri Taspen Pos" pun, lanjut dia, tidak berubah karena sudah menjadi satu kesatuan sesuai dengan izin dari Kementerian Hukum dan HAM, kecuali ada permintaan dari pemegang saham untuk merubah nama.
Sementara itu terkait rencana "buyback" atau pembelian kembali saham minoritas milik salah satu pemegang saham perorangan, dalam RUPS LB itu telah dibatalkan karena OJK menolak rencana tersebut. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
Terkini
-
Rahmad Pribadi Jamin Ketersediaan Pupuk Subsidi hingga Akhir 2025
-
Fundamental Kuat dan Prospektif, BRI Siapkan Buyback Saham
-
LRT Jabodebek Bisa Tap In dengan QRIS NFC Android, iPhone Kapan Nyusul?
-
Harga Emas Dunia Diramal Bertahan di Atas US$ 4.000, Emas Lokal Bakal Terdampak?
-
6.000 Karyawan Kena PHK, CEO Microsoft Lebih Berminat Gunakan AI
-
Tol Padaleunyi Terapkan Contraflow Selama 10 Hari Pemeliharaan Jalan, Cek Jadwalnya
-
4 Bansos Disalurkan Bulan November 2025: Kapan Mulai Cair?
-
Dukung FLOII Expo 2025, BRI Dorong Ekosistem Hortikultura Indonesia ke Pasar Global
-
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT via HP, Semua Jadi Transparan
-
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik Lewat PNM