Presiden RI Joko Widodo berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada tahun ini.
"Dalam APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun, lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar daripada belanja pada kementerian/lembaga di pusat.
APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara Rp2.800 triliun. Dari belanja negara itu, anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.
"Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan, seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.
Ia menyebutkan dahulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang. Namun, sekarang sudah tiga sampai lima kali lebih baik daripada sebelahnya atau negara tetangga.
"Dahulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang tiga sampai lima kali lebih baik daripada tetangga. Dahulu orang kita foto di sana sekarang kebalikannya," katanya.
Dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik.
"Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa Sentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan makin lencar," katanya.
Mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan.
"Pada tahun 2017, akan makin kompleks rutenya, kapal besar akan makin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan lalu lintas barang dan manusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.
Kepala Negara menyebutkan selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial.
"Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok