Presiden RI Joko Widodo berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada tahun ini.
"Dalam APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun, lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar daripada belanja pada kementerian/lembaga di pusat.
APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara Rp2.800 triliun. Dari belanja negara itu, anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.
"Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan, seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.
Ia menyebutkan dahulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang. Namun, sekarang sudah tiga sampai lima kali lebih baik daripada sebelahnya atau negara tetangga.
"Dahulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang tiga sampai lima kali lebih baik daripada tetangga. Dahulu orang kita foto di sana sekarang kebalikannya," katanya.
Dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik.
"Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa Sentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan makin lencar," katanya.
Mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan.
"Pada tahun 2017, akan makin kompleks rutenya, kapal besar akan makin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan lalu lintas barang dan manusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.
Kepala Negara menyebutkan selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial.
"Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri