Hanura Minta Jokowi Waspadai Investasi Migas Arab Saudi

Rencana kedatangan Raja Saudi yakni Pangeran Salman selain memenuhi undangan Jokowi juga berkaitan dengan isu-isu yang masih mengganjal dalam investasi Arab Saudi di Indonesia.

Program Pemerintahan Jokowi di sektor pengilangan minyak, perumahan rumah murah dan parawisata telah menarik minat Arab Saudi untuk berinvestasi.

"Terutama sekali investasi di sektor pengilangan minyak yang selama 10 tahun terakhir ini terabaikan," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir, dalam keterangan resmi, Sabtu (28/1/2017).

Dalam program pembangunan kilang, Jokowi telah menginstruksikan Pertamina untuk segera merevitalisasi dan membangun kilang baru, dan kemudian Pertamina menerjemahkan-nya dalam road map Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP).

Berikut ini adalah investasi yang dibutuhkan untuk RDMP:

1. Balikpapan, dengan investasi 4,6 miliar Dolar Amerika Serikat (AS)
,
2. Cilacap, dengan investasi 5 miliar Dolar AS.

Berikut ini adalah investasi yang dibutuhkan untuk GRR:

1. Bontang, dengan investasi 14 miliar Dolar AS,

2. Tuban, dengan investasi 14 miliar Dolar AS

Baca Juga: Kementerian ESDM Teken Kontrak Tahap I Senilai Rp284,02 Miliar

Saudi Aramco, NOC atau perusahaan minyak negara Arab Saudi telah dilengserkan posisinya sebagai invenstor di GRR Tuban oleh Rosneft, yakni NOC yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia, karena Pertamina lebih nyaman dengan JV Agreement-nya Rosneft.

Selain itu, Saudi Aramco juga menjadi investor di RDMP Cilacap, dimana JV Agreement-nya sudah ditanda tangani dibulan november 2016 yang lalu tetapi menuai protes dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Pasalnya adalah, dalam JV Agreement tersebut tampak benar bahwa Saudi Aramco memperoleh keuntungan yang lebih besar ketimbang Pertamina. Dalam RDMP Cilacap tersebut Saudi Aramco akan membenamkan investasinya sebesar 5 miliar Dolar AS untuk meningkatkan kapasitas kilang Cilacap dari 350 MBCD menjadi 400 MBCD dimana kemudian komposisi kepemilikan kilang Cilacap berubah menjadi 55 persen Pertamina dan 45 persen Saudi Aramco

"Dalam JV Agreement diatur bahwa setelah RDMP Cilacap selesai, maka Pertamina harus membeli seluruh produk kilang Cilacap dengan harga IPP (Import Parity Price) atau harga import dengan formula MOPS (Mean Of Platts Singapore) yang tentunya sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia," ujar Inas. 

Isu tentang GRR Tuban dan RDMP Cilacap tersebut diperkirakan akan menjadi topik utama pembicaraan Pangeran Salman dengan Jokowi, selain itu RDMP Balikpapan dan GRR Bontang juga sexy untuk dibicarakan oleh kedua kepala negara tersebut. "Asalkan Indonesia tidak menjadi sapi perahan Saudi Arabia," tutup Inas.