Presiden Joko Widodo menekankan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus singkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung. Tidak singkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, seolah-olah ini ada dua rezim, resim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
Dia mengharapkan ke depan sedini mungkin pencapaian program-program prioritas bisa lebih maksimal dan tidak meleset dari target. Jokowi kembali mengingatkan kebijakan money follow program harus dijalankan.
"Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap money follow function," ujar dia.
Maka dari itu, Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses itu, terutama dalam pertemuan trilateral di masing-masing kementerian dan lembaga.
"Dana saya juga ingin tidak ada lagi bahwa forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul konkrit, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program, terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, alokasi anggaran oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati lebih detail, lebih rinci, serta dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas. Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk membuang penyakit ego sektoral, cara berfikir terkotak-kotak yang memperlambat proses pembangunan.
"Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral. Saya tegaskan lagi Bappenas dan Kemenkeu betul-betul menjadi penjaga prinsip program prioritas, menjaga dijalankannya money follow program," tutur dia.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi di Perbatasan, Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur
"saya minta juga sederhanakan proses yang rumit-rumit, simpelkan proses yang rumit, yang bertele-tele, sifat administratif. Bangun komunikasi antar lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem, informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi".
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Kecam Iran, 20 Negara Siap Buka Selat Hormuz
-
Menteri Keuangan Batasi Pengajuan Anggaran Baru, Pangkas Anggaran Berjalan
-
Menkeu Ingin Bangkitkan Marketplace Lokal untuk Saingi Dominasi Aplikasi China
-
Pulang Kampung Lebih Tenang Ikut Mudik Gratis PLN, Simak Pengalaman Pemudik!
-
Spesial Lebaran, BRI Hadirkan Program Cashback hingga 20% Biar Tagihan Bulanan Jadi lebih Hemat
-
BRI Kenalkan Cara Praktis Berbagi THR Lebaran Pakai Layanan Digital QRIS Transfer dan Emas BRImo
-
5 Keuntungan Beli Emas setelah Lebaran, Investasi Cerdas agar THR Tak Langsung Habis
-
Cara Tarik Tunai Saldo GoPay Tanpa Kartu di ATM BRI
-
Tambah Kenyamanan Pemudik EV, PLN Siapkan SPKLU Center di Sepanjang Trans Jawa dan Titik Strategis
-
Krisis Energi, Amerika Serikat Cabut Sanksi untuk Minyak Iran