Presiden Joko Widodo menekankan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus singkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung. Tidak singkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, seolah-olah ini ada dua rezim, resim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
Dia mengharapkan ke depan sedini mungkin pencapaian program-program prioritas bisa lebih maksimal dan tidak meleset dari target. Jokowi kembali mengingatkan kebijakan money follow program harus dijalankan.
"Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap money follow function," ujar dia.
Maka dari itu, Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses itu, terutama dalam pertemuan trilateral di masing-masing kementerian dan lembaga.
"Dana saya juga ingin tidak ada lagi bahwa forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul konkrit, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program, terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, alokasi anggaran oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati lebih detail, lebih rinci, serta dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas. Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk membuang penyakit ego sektoral, cara berfikir terkotak-kotak yang memperlambat proses pembangunan.
"Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral. Saya tegaskan lagi Bappenas dan Kemenkeu betul-betul menjadi penjaga prinsip program prioritas, menjaga dijalankannya money follow program," tutur dia.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi di Perbatasan, Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur
"saya minta juga sederhanakan proses yang rumit-rumit, simpelkan proses yang rumit, yang bertele-tele, sifat administratif. Bangun komunikasi antar lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem, informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi".
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Rencana Kenaikan UMP, APINDO: Harus Berkeadilan!
-
Waduh, Vietnam Jadi Pesaing Berat Indonesia untuk Dapatkan Calon Investor
-
Cara Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu: Syarat, Penerima, Cara Daftar dan Jadwal Cair
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Jamin Keaslian Data! Peruri Dorong Hilirisasi Ijazah Digital
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Satgas PKH Rampas Tambang Ilegal Terafiliasi Kiki Barki, Aktivis Malut Tunggu Giliran PT Position
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Pengeluaran Riil Orang RI Hanya Rp12,8 Juta Per Tahun
-
Melalui Trade Expo Indonesia 2025, Telkom Dukung UMKM Binaan Tembus Pasar Global