Presiden Joko Widodo menekankan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus singkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung. Tidak singkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, seolah-olah ini ada dua rezim, resim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
Dia mengharapkan ke depan sedini mungkin pencapaian program-program prioritas bisa lebih maksimal dan tidak meleset dari target. Jokowi kembali mengingatkan kebijakan money follow program harus dijalankan.
"Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap money follow function," ujar dia.
Maka dari itu, Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses itu, terutama dalam pertemuan trilateral di masing-masing kementerian dan lembaga.
"Dana saya juga ingin tidak ada lagi bahwa forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul konkrit, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program, terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, alokasi anggaran oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati lebih detail, lebih rinci, serta dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas. Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk membuang penyakit ego sektoral, cara berfikir terkotak-kotak yang memperlambat proses pembangunan.
"Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral. Saya tegaskan lagi Bappenas dan Kemenkeu betul-betul menjadi penjaga prinsip program prioritas, menjaga dijalankannya money follow program," tutur dia.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi di Perbatasan, Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur
"saya minta juga sederhanakan proses yang rumit-rumit, simpelkan proses yang rumit, yang bertele-tele, sifat administratif. Bangun komunikasi antar lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem, informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi".
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Cegah Campak hingga ISPA, Bulan Suplementasi Vitamin A Akan Berlangsung Selama Agustus
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas