Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dalam beberapa tahun ke depan.
"Fokus Pak Presiden akan membangun berbagai infrastruktur di wilayah barat dan timur Indonesia termasuk perbatasan, hal ini dilakukan untuk mendongkrak perekonomian perbatasan," Dirjen Bina Marga KemenPUPR, Arie Setiadi Moerwanto di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Arie mengaku, sempat mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran pembangunan di wilayah perbatasan dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia.
"Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar di sana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara.
"Kritikan itu wajar, kami akan tetap melakukan pembangunan infrastruktur itu. Misalnya pihaknya membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Agar hasil bumi kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik," kata Arie.
Tag
Berita Terkait
-
Peluang Prabowo-Gibran di Pilpres 2029 Dinilai Masih Terbuka, Manuver Jokowi Jadi Sorotan
-
Datangi Kediaman Jokowi di Solo, Sespri Prabowo Rizky Irmansyah Jadi Sorotan
-
Dirjen Imigrasi Paparkan 3 Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%