Sebelum meninggalkan Batam, Menteri Koordinator Bidang Kemairitiman, Luhut Binsar Panjaitan mengadakan pertemuan dengan hampir 30 pengusaha Batam di Bandar Udara Hang Nadim. Para pengusaha Indonesia dan asing ini bergerak di bidang kemaritiman, seperti penunjang minyak dan gas, perkapalan, dan produk-produk untuk digunakan di laut lepas.
Hadir juga para pengusaha si bidang industri manufaktur. Beberapa kendala dan permasalahan dibahas pada pertemuan tersebut. Para pengusaha juga menyampaikan masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di kawasan Batam.
Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam konteks menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Walau masih ada beberapa masalah keamanan seperti radikalisme, namun pemerintah dapat mengatasinya dengan baik.
"Strategi besar pemerintah sekarang ini untuk bagaimana yang 20 persen (penduduk yang masih hidup) di bawah garis kemiskinan bisa kita perkecil angkanya atau dihilangkan," katanya.
Untuk memecahkan beberapa masalah yang dikemukakan oleh para pengusaha, Menko Luhut menyarankan untuk menyelesaikannya lewat Kelompok Kerja IV (PokjaIV) yang berada dibawah koordinasi Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE). Pokja IV bertugas khusus untuk menangani penyelesaian kasus-kasus yang menghambat implementasi paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maupun untuk menangani kasus-kasus yang mengganggu invesgtasi secara umum.
"Orang sekarang relatif lebih nyaman berinvestasi karena ada solusi-solusi yang cepat dilakukan, yang saya lihat baru sekitar 40-50 persen tapi ada kemajuan," ujarnya.
Di sektor Migas, ia mencontohkan pemerintah sedang merevisi PP no. 79/2010. Menurutnya sekarang pemerintah akan membuat peraturan secara detail.
"Negosiasi kita sekarang harus detail. Seperti di Proyek Masela, kita bisa hemat hingga enam miliar dolar, dan kita ingin membuat petrokimia plus pabrik pupuk disana. Pemerintah kini sedang meningkatkan efisiensi. Masih banyak handicap, tapi saya bisa jamin (bila) ada masalah kita akan pecahkan masalah itu secara holistik secara menyeluruh. Jadi peraturan ini harus dibuat mudah agar investor datang. Jangan dipersulit," tegasnya.
Baca Juga: Menko Luhut akan Jadikan Pulau Nipa Sebagai Kawasan Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mengatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pemerataan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi.
"Banyak yang harus diselesaikan, seperti pemerataan, karena itu hilirisasi penting. Perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita harus memanfaatkan itu, " ujarnya kepada para pengusaha.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Airlangga Pastikan Tarif Dagang Indonesia dan AS Turun ke 15 Persen, Berlaku 90 Hari
-
ESDM Lobi-lobi AS Agar Sel Paner Surya RI Tak Kena Bea Masuk 104%
-
Kemenperin Catat Industri, Kimia dan Tekstil Lagi Loyo di Februari
-
IHSG Nyaris Stagnan pada Perdagangan Jumat, Tapi 352 Saham Meroket
-
BNBR Gelar Rights Issue 90 Miliar Saham, Perkuat Struktur Modal dan Ekspansi CCT
-
Rupiah Loyo ke Level Rp 16.787/USD di Tengah Aksi Jaga Investor
-
Ekonomi Digital RI Makin Gurih, Setoran Pajak Tembus Rp47,18 Triliun
-
CFX Pangkas Biaya Transaksi 50 Persen, Industri Kripto Diprediksi Makin Bergairah
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
APBN Sudah Tekor Rp 54,6 T di Awal Tahun, Pengusaha Muda Tekankan Reformasi Pajak