Membumikan Ilmu Kewilayahan Dalam Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar Bedah Kamus Istilah Pengembangan Wilayah dan Pengukuhan Pengurus Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan PII di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/2/2017). Acara tersebut dihadiri langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan, Ketua Umum PII A. Hermanto Dardak, para senior planne, serta jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang diterbitkan Kementerian PUPR dengan harapan dapat menjadi referensi bersama tentang pengembangan wilayah. “Saya ingin membumikan ilmu kewilayahan yang kita kenal sejak zaman Menteri Sutami dan Menteri Purnomosidi Hadisarosa. Saat ini ilmu kewilayahan diterapkan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur guna mengatasi ketimpangan pembangunan, serta merespon berbagai masalah pembangunan wilayah dan kota yang muncul,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Basuki, pihaknya mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut sebagai upaya sosialisasi dan penyamaan persepsi terhadap materi kamus, sehingga edisi perdana ini dapat terus diperkaya dan dikembangkan substansinya.

“Kita mengalami banyak kemajuan dimana proses perencanaan dan pemrograman pembangunan khususnya infrastruktur PUPR mulai dari RPJMN menjadi RKP yang memuat program dan kegiatan, semua sudah berbasis ilmu kewilayahan” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka acara mengatakan, BPIW lahir pada tahun 2015 sebagai inovasi kelembagaan di Kementerian PUPR yang diamanatkan untuk memadukan perencanaan infrastruktur dan mensinkronkan program yang berbasis pada 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) sebagai wilayah pertumbuhan yang diprioritaskan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lanjut Rido, BPIW Kementerian PUPR telah menyusun berbagai konsepsi baru sebagai tools menterpadukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Konsepsi tersebut melahirkan berbagai terminologi dan istilah kewilayahan baru yang sebagian belum dikenal secara luas.

“Terminologi multi-disiplin itu digunakan secara masif di berbagai produk utama BPIW Kementerian PUPR, khususnya Masterplan dan Development Plan. Untuk menghindari adanya mis-konsepsi terhadap istilah atau terminologi pengembangan wilayah, dokumen perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW, disusun kamus istilah ini,” jelasnya.

Ia berharap, kamus tersebut menjadi acuan dan alat komunikasi antara pemerintah, akademisi, legislatif, maupun masyarakat untuk memahami istilah atau terminologi yang sering digunakan dalam teori, praktik, maupun kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia.

Baca Juga: Inilah 7 Langkah Kebijakan Perbaikan Jalan Nasional

Pada acara tersebut turut menghadirkan narasumber yakni Ketua Umum PII A. Hermanto Dardak, Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Kawasan Strategis Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie, Akademisi Institut Teknologi Bandung Prof. Tommy Firman, Akademisi Universitas Udayana Ngakan Ketut Acwin serta Kepala Bidang Kawasan Strategis Ekonomi, Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Kartika Listriana