Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu (5/2/2017). Budi mengaku kedatangannya tersebut atas arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan proyek-proyek nasional.
Setiba di Bandara Tjilik Riwut Menhub bersama Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memimpin rapat unsur pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Kerja Kementerian Perhubungan di Kalimantan Tengah. Setelah rapat, didampingi Gubernur Kalteng, Budi Karya Sumadi memberi penjelasan kepada media terkait perkembangan proyek-proyek strategis transportasi di Kalimantan Tengah.
"Ada pembicaraan yang harus dibahas, karena antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus matching, antara udara, laut dan kereta api", jelas Budi.
Bandara Tjilik Riwut merupakan Bandara kelas I yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kementerian Perhubungan. Dari sisi darat, bandara ini memiliki terminal penumpang dengan luas 5.734 m2. Sedangkan dari sisi udara, bandara ini dilengkapi runway dengan luas 2.500 m x 45 m yang dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737–900 ER.
Saat ini proyek yang sedang berlangsung adalah pembangunan terminal baru Tjilik Riwut yang ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sekitar 10-15 persen per tahun.
Sementara itu, terkait dengan proyek Pelabuhan, Budi menjelaskan bahwa ia mendapat rekomendasi dari Pak Gubernur mana pelabuhan yang akan dikembangkan dan mana yang tidak.
"Nanti saya akan diskusi dengan Pak Gubernur, kami akan meniliti kembali bagaimana agar proyek pembangunan ini hadir dan memang berguna untuk masyarakat. Sayang sekali kalau kita sudah bangun, namun tidak dipakai", jelas Budi.
Budi juga menjelaskan proyek pembangunan kereta api yang harus dikaitkan dengan angkutan batubara. "Kalau ngomong kereta api untuk angkutan penumpang, penumpang masih terlalu sedikit, terlalu mahal kita bayar. Nah kalau angkutan batu bara, mereka menghitung daerah mana saja yang akan di-cover sebagai daya dukung", jelas Budi.
Baca Juga: Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Dimulai Maret 2017
Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan pembangunan kereta api ini berlangsung cepat. Ada satu perusahaan Rusia yang sudah menghadap dia dan Pak Gubernur. Perusahaan tersebut menawarkan pembangunan ke arah Kalimantan Timur. "Saya sedang minta konfirmasi dari Kedutaan apakah hal ini bisa dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan, kita akan bekerja", tutup Budi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan