Indonesia dan PBB dalam hal ini badan PBB untuk lingkungan (UNEP) memulai kampanye pembersihan sampah plastik di laut di Nusa Dua, Bali,Kamis (23/2/2017).
"Pada akhir 2025 kami akan mengurangi 70 persen dari sampah plastik. Indonesia, hari ini meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut," ujar Menko Luhut pada acara yang berlangsung di pinggir pantai ini.
Rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkrit di darat, di wilayah pesisir, dan di laut.
"Pemerintah akan memberikan pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga 1 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) per tahun," katanya dalam pidato sambutan.
Menurut Menko Luhut dukungan pembiayaan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merealisasikan program nasional Indonesia bebas sampah.
Pariwisata
Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa sampah plastik laut telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Parahnya lagi, lanjutnya, sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata dan bahkan pulau-pulau terpencil.
"Mereka yang terkena dampak negatif ekonomi ini adalah penduduk lokal, karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik, " kata Menko Luhut.
Baca Juga: Luhut: Media Elektronik Tak Boleh Jadi Sumber Pemecah Belah
Menko Luhut juga menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil melawan pemburu ikan, perompak bersenjata, dan sekarang negara ini siap menghadapi tantangan sampah plastik laut.
"Kami lebih dari siap untuk memainkan peran aktif dan berada di garis depan dalam Kampanye Global PBB untuk laut bersih ini," katanya.
Pencanangan ini dihadiri oleh Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya dan Direktur PBB untuk program lingkungan Erik Solheim.
Berita Terkait
-
Luhut: Media Elektronik Tak Boleh Jadi Sumber Pemecah Belah
-
Luhut: Pemerintah akan Jadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional 2018
-
RI Terancam Gagal Klaim Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nongsa
-
Pemerintah Setuju Toraja Jadi Destinasi Pariwisata Nasional ke-11
-
Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Persulit Investor Migas
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026