PT Pertamina (persero) kembali merealisasikan BBM Satu Harga di sembilan wilayah. Adapun tambahan wilayah tersebut yakni P. Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara; Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumbar; Kep. Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; Tj Pengamus, Kab. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Waingapu, Kab. Suba Timur, Propinsi Ntt; Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara; Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat; Kec. Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, Propinsi Kalimatan Timur.
Dengan demikian sejak akhir Februari 2017, warga di daerah tersebut bisa mendapatkan Premium seharga Rp6.450/ liter dan Solar Rp5.150/ liter. Sebelumnya BBM warga di wilayah tersebut membeli Premium pada kisaran Rp 8000 – Rp 15.000 / liter Premium, Sementara Solar pada kisaran Rp 7.000 – Rp 18.000/liter.
Upaya Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di beberapa wilayah sejalan dengan PerMenESDM No.36 Tahun 2016, tanggal 10 Nov 2016 Perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, melalui SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 yang mengatur 148 Kabupaten sebagai lokasi pensidtribusian BBM satu harga secara bertahap dari tahun 2017 – 2020.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan, Pertamina terus melakukan progress pemetaan di 148 kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran BBM Satu Harga. “Hasil pemetaan dari 8 Marketing Operation Region kami, hingga 2 Maret 2017 sudah ada 53 lokasi yang kami tentukan untuk mendapatkan BBM Satu Harga, dimana 9 diantaranya sudah beroperasi,”jelas Wianda di Jakarta, Senin (6/3/2017).
Wianda menabahkan proses pemetaan hingga terealisasinya BBM Satu Harga di suatu wilayah, memerlukan waktu karena setelah lokasi ditetapkan, Pertamina juga harus melakukan survey transportasi BBM, proaktif menggandeng investor lokal, pembangunan inftrastruktur hingga akhirnya APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) di wilayah yang menjadi sasaran BBM Satu Harga beroperasi.
Sebagaimana roadmap BBM Satu Harga, pada 2017 pemerintah mendargetkan pembangunan SPBU Mini di 22 lokasi dalam 14 provinsi. Kapasitas tiap SPBU Mini sebesar 5 Kilo Liter/hari yang akan tersebar di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna, Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya di tahun 2018 akan dibangun Lembaga Penyalur Daerah Terpencil di 45 lokasi yang akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi di tahun 2020.
"Pertamina optimis bisa merealiasikan BBM Satu harga di tahun 2017, sesuai amanat pemerintah," tutup Wianda.
Baca Juga: Pertamina - Saudi Aramco Sepakati Kerjasama 6 Miliar Dolar AS
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok