Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Australia membicarakan kemungkinan kerjasama ekonomi.
"Kita bisa melakukan kerjasama aktivitas ekonomi di wilayah Laut Cina Selatan seperti di Natuna seperti pariwisata atau eksplorasi tambang atau aktivitas ekonomi lainnya disana. Bukan hanya di wilayah Natuna tapi juga di wilayah lain di Indonesia," ujar Menko Luhut usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di kantornya pada hari Senin (6/3/2017).
Menjawab apakah ada rencana untuk melakukan patroli bersama di wilayah Laut Cina Selatan, Menko Luhut dan Menteri Bishop mengatakan hal tersebut tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
"Yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu adalah upaya kerjasama untuk mencapai kebebasan berlayar di kawasan tersebut. Sampai sekarang saya belum melihat kebutuhan untuk melakukan patroli bersama bagi kedua negara di wilayah itu," katanya kepada media.
Senada dengan Menko Luhut, Menteri Bishop mengatakan kedua negara setuju untuk meningkatkan kerjasama di Laut Cina Selatan. "Kami sepakat untuk mencari kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama kemaritiman di wilayah itu," kata Menteri Bishop.
Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi juga membicarakan masalah penyelesaian kasus tumpahan minyak kilang Montara di Laut Timor. "Masalah ini juga kami bicarakan, saya berharap sebagai mitra yang baik, pihak Australia bisa membantu para korban di Indonesia Timur terutama di wialyah (kilang) Montara tersebut," ujar Menko Luhut.
Menteri Bishop menyampaikan komitmen nya untuk memberi bantuan kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini. "Kami telah berdiskusi secara terbuka tentang hal ini dan walaupun ini sudah menjadi wilayah pengadilan, Kedutaan Australia akan terus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu apa saja yang bisa kami lakukan," kata Menteri Bishop.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan proses hukum agar PTT EP Australasia sebagai kontraktor ladang migas Montara di Australia, yang terbakar pada Agustus 2009, mau mambayar ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Indonesia yang terkena dampaknya. Kebakaran kilang tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut.
Baca Juga: 5 Tahun Terakhir, Investasi Negara IORA Naik 13,4 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Capai 3% Buntut Penurunan Suku Bunga The Fed
-
SIM Mati Bisa Diperpanjang? Ini Syarat Terbaru dan Biayanya
-
LPDB Dorong Koperasi Pondok Pesantren Jadi Mitra Strategis Koperasi Desa Merah Putih
-
Minim Sentimen, IHSG Berakhir Merosot ke Level 8.618 Hari Ini
-
Rundown dan Jadwal Ujian CAT PPPK BGN 2025 18-29 Desember 2025
-
ESDM Mulai Jalankan Proyek Pipa Gas Dusem, Pasok Energi dari Jawa ke Sumatera
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Riset: Banyak Peminjam Pindar Menderita Gunakan Skema Pembayaran Tadpole
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Rupiah Terus-terusan Meloyo, Hari Ini Tembus Rp 16.700