Bangun Kota Berkelanjutan, Kementerian PUPR Gandeng Prancis

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Industri, Digitalisasi, dan Inovasi Perancis Cristhophe Sirugue menandatangani perjanjian kerjasama atau Memorandum of Cooperation (MoC) di Bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan antara Indonesia dan Perancis.

Penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/3/2017) tersebut disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Republik Perancis Francois Hollande. MoC ini akan menjadi dasar untuk perjanjian teknis antara ADEME (The Fench Environment and Energy Management Agency) dengan Dijten Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

MoC yang ditandatangani tersebut diharapkan mampu menjadi sarana pertukaran informasi dan pengalaman antara kedua negara. Selain itu, perjanjian tersebut dapat mendukung program pembangunan kota hijau berkelanjutan yang sudah dicanangkan sejak 2014 sehingga mampu menarik minat investor dalam pengembangan kota berkelanjutan di Indonesia.

Di dalam MoC dijelaskan bahwa area kerjasama antara kedua negara meliputi peningkatan kualitas pengembangan kota berkelanjutan serta promosi dan pengembangan yang terdiri atas rencana dan desain berkelanjutan, ruang terbuka hijau, pengembangan komunitas kota, pengembangan pengolahan limbah, air bersih, green building, transportasi, dan juga sektor energi. Selain itu, MoC tersebut juga membahas kerjasama di bidang pengairan terkait proses air siap minum dan pengembangan air sebagai sumber energi; pelibatan pihak swasta dalam setiap proyek percontohan; menganalisis dan mengelola risiko, beradaptasi dengan perubahan iklim dan mitigasi; serta topik lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kota berkelanjutan.

Setidaknya ada enam proyek yang akan dikerjakan pasca-penandatanganan MoC tersebut. Proyek-proyek itu antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema Provinsi Maluku yang akan menghabiskan anggaran sebesar USD 74,3 juta, SPAM Jatigede di Jawa Barat dengan dana sebesar USD 167 juta, SPAM Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) Provinsi Maluku dengan kebutuhan dana mencapai USD 33,4 juta, pengelolaan air limbah dengan dana mencapai USD 975 juta, serta pengembangan kota berkelanjutan dengan dana mencapai USD 61,1 juta. Kelima proyek tersebut rencananya bisa diimpelementasikan pada 2018, sedangkan program revitalisasi kota berkelajutan dengan dana mencapai USD 200 juta hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan.

Kerjasama ini bukanlah kerjasama pertama kali bagi kedua negara. Sebelumnya, Indonesia dan Perancis juga sudah menjalin kerjasama di bidang infrastruktur, antara lain kerja sama dalam merehabilitasi saluran drainase di Banda Aceh yang dimulai sejak 5 Februari 2010 hingga 31 Maret 2014. Rehabilitasi tersebut mencapai 150 km untuk saluran drainase utama maupun sekunder yang mencakup 80% kawasan perkotaan di Aceh. Dalam rehabilitasi ini, dana yang dihabiskan mencapai 36,8 juta Euro.

Sedangkan, kerja sama yang masih berjalan antara lain, Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor yang dimulai sejak 28 Oktober 2015 hingga 30 Juni 2017 dengan dana sebesar 205 ribu euro. Kerja sama ini meliputi rencana pengelolaan air limbah, drainase dan pengelolaan tinja di Kota Bogor.

Baca Juga: P3-TGAI, Jurus Kementerian PUPR Atasi Desa Tertinggal