Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan dukungan dari kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya industri jasa keuangan untuk bersama-sama melakukan kegiatan edukasi keuangan dan menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah dan murah.
“Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di tahun 2016 juga merupakan upaya bersama sama antara OJK dengan industri jasa keuangan dalam melakukan kegiatan edukasi keuangan serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono di Medan, Sumatera Utara, Selasa (11/4/2017).
Hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,82 persen (inklusi keuangan) masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun hanya 29,66 persen (literasi keuangan) penduduk yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, sikap dan perilaku yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
Sementara tingkat literasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 32,36 persen dengan tingkat inklusi sebesar 75,27 persen.
Pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai upaya menjadikan program peningkatan literasi keuangan berlangsung secara terstruktur dan sistematis.
Di bidang inklusi keuangan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan Presiden tersebut menargetkan 75 persen masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan di tahun 2019.
Sosialisasi dengan tema “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia” dihadiri oleh sekitar 250 orang dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan masyarakat umum pada Selasa ini, di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan. Narasumber yang hadir pada sosialisasi yaitu dari OJK, Iskandar Simorangkir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartono dari Perasuransian, dan Luhur Budiyarso Lulu dari Perbankan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden