Jelang Pilpres 2019, Menperin Genjot Kebijakan Pro Rakyat

Suara.com - Memasuki tahun politik, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran Menteri Kabinet kerja agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang mengecewakan rakyat.

Dia juga meminta kepada semua jajaran kementerian untuk terus melanjutkan program-program pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti jaminan sosial dan lainnya.

Arahan itu disampaikan Jokowi di sidang kabinet paripurna, Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/8/2017) kemarin. Terkait hal itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan terus menjalankan program-program sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Kalau Kementerian Perindustrian, yang pertama, kami melakukan pengembangan industri sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua mempertahankan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan daya saing. Jadi selama itu kami dorong ke sana, dengan begitu kami sudah mengitukuti arahan bapak presiden," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan.

Selain itu, menindak lanjuti arahan Presiden untuk membangun sumber daya manusia (SDM), Kemenperin telah bekerjasama dengan Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pihaknya juga mendorong transformasi pendidikan vokasi atau kejuruan yakni SMK.

"Transformasi pendidikan SMK itukan menjadi tiga program terkait pemerataan ekonomi yang diinisiatif oleh bapak Presiden. Jadi itu yang kami dorong terus," ujar dia.

Sementara itu terkait tahun 2018-2019 yang sudah masuk tahun politik dan berpotensi gaduh, Airlangga mengaku tidak akan terganggu.

"Kami kerja teknis. Tidak terganggu, karena pemerintah kan sampai 2019," tutur dia.

Selain itu, terkait rencana Jokowi akan kembali maju calon presiden untuk periode kedua, sebagai menteri kinerjanya akan berpengaruh pada citra pemerintahan sekarang.

"Insya Allah pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi terhadap kinerja pemerintahan Bapak Jokowi-JK," tandas dia.

Baca Juga: Bahas Lapangan Kerja, Sandiaga Uno Sambangi Agung Suryamal