Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku merasakan waktu tiga tahun pemerintahannya berlalu begitu cepat. Sebab selama itu dia mengklaim bekerja tak kenal waktu.
"Kalau orang bilang cepat banget, sangat cepat sekali, apalagi kita apa, terbawa arus kerja, yang apa ya, yang nggak kenal waktu semuanya, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Ritme kerja Presiden Jokowi memang begitu padat dengan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau langsung proyek-proyek infrastruktur di samping untuk memastikan sejumlah program kerja berjalan dan diterapkan sesuai target dan sasaran.
Dalam tiga tahun, Presiden juga merasakan mulai melihat sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya ia yakini sudah akan mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target.
"Ya kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali," kata mantan Gubernur DKI tersebut.
Di tahun ini sebagai tahun percepatan, Presiden mengatakan proses yang telah berjalan sejatinya untuk mengubah paradigma pembangunan yang semula cenderung Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
Ia mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.
Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi.
"Kelihatan sekali tahun depan, artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80 persen," katanya.
Baca Juga: Prabowo-Jokowi Ngobrol saat Pelantikan Anies-Sandi, Apa Isinya?
Hambatan yang paling dirasakan menurut dia masih seputar persoalan di lapangan termasuk masalah pembebasan lahan meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.
"Kedua terlalu banyaknya regulasi, terlalu banyak peraturan, entah UU, entah PP, entah Perpres, entah Permen, entah Perda, entah Pergub, entah Perwali, entah Perbupati itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat," katanya.
Peraturan itu dinilainya ada yang tumpah tindih dan lain-lain, padahal pada intinya Presiden ingin agar regulasi justru bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak.
"Karena perubahan global kan cepat sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri kan lucu sekali," kata Presiden. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
Terkini
-
Bulog Klaim Margin 7% Bukan Tambah Cuan, Tapi Kompensasi
-
Kemenkeu Terbitkan SBN Pertama 2026, Incar Dana Rp 25 Triliun
-
Boy Thohir Mau Cari Cuan di Bursa Hong Kong Lewat Rencana IPO EMAS
-
Merger Grab - GoTo Tersandung Saham Telkomsel, KPPU Belum Terima Notifikasi
-
Cara Menukarkan Uang Rusak Akibat Bencana ke Bank Indonesia
-
Bareskrim: Dana Syariah Indonesia Putar Duit di Proyek Fiktif
-
Lowongan Kerja BCA Terbaru 2026 untuk Berbagai Jurusan S1 dan S2
-
OJK: Tak Semua WNI di Kamboja Korban TPPO, Sebagian Adalah Kriminal
-
Tak Kunjung Penuhi Kewajiban Reklamasi, 45 Perusahaan Tambang Terancam Dicabut Izin
-
ANTM Mengamuk! Saham Aneka Tambang Tembus Rekor Baru di Rp4.750