Pemerintah terus berkomitmen mempercepat penyediaan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terwujud dalam upaya debottlenecking yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat realisasi proyek infrastruktur sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini mengemuka saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin Rapat Koordinasi KPPIP, Senin (30/10), di Jakarta.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto serta pejabat kementerian/lembaga terkait.
Saat ini, pemerintah tengah menggarap 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya adalah proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Selatan-Utara. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah pengadaan lahan Kampung Bandan yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi Pemerintah Pusat dalam bentuk Tim Kerja.
Nantinya Tim Kerja akan berperan sebagai Komite Koordinasi Transit Oriented Development (TOD) yang melakukan sinkronisasi Masterplan TOD dengan rencana pembangunan Depo MRT Jakarta dan Perumahan Rakyat, dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan nantinya akan ada 16 Kementerian/Lembaga dan Instansi yang masuk ke dalam struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan. “Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini,” ungkap Wahyu.
Rakor juga memutuskan, terkait pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta, pembagian pembebanan pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 49 persen dan 51 persen. Hal ini tidak hanya berlaku untuk proyek dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II). (ekon)
Baca Juga: Banjir, MRT sampai Trotoar Jadi Obrolan Jokowi dengan Anies-Sandi
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina