Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini masih ada 21 daerah di Indonesia yang belum memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Padahal selama ini pemerintah mendorong seluruh daerah di Indonesia wajib memiliki tim Pengendali Inflasi.
"Setidaknya masih ada 21 kabupaten/kota dari 541 daerah yang hingga saat ini belum membentuk TPID. Ini sudah kami minta ke Dirjen Bangda (Pengembangan Daerah) untuk mendorong. Karena inflasi itu harus terakomodasi atau diredam di tingkat daerah," kata Tjahjo saat ditemui di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Tjahjo mengungkapkan, salah satu penyebab daerah enggan membentuk TPID, karena kurangnya pemahaman mengenai tim tersebut. Menurut Tjahjo, Kemendagri tidak bisa memaksa daerah untuk membentuk TPID, pemerintah hanya bisa mendorong agar tim ini segera dibentuk.
"Kemendagri tidak bisa memaksa. Kami sebagai departemen regulasi hanya bisa menyampaikan ini lho tiga tahun ini data inflasi cukup bagus, tapi akan semakin bagus kalau daerah ikut mendorong. Saya kira mereka kurang paham, tapi setelah terlibat jadi paham. Misal, masalah perizinan dipangkas, PTSP, masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras," tuturnya.
Ia berharap, darrah-daerah yang belum memiliki TPID untuk segera membentuknya. Pasalnya, TPID ini memiliki banyak manfaat. Tjahjo memberi contoh adalah beberapa daerah mulai mengembangkan produksi beras. Selain itu, pasokan cabai pun dipantau agar inflasi terkendali.
"Sekarang beras sudah bagus, seperti di Sumsel dan Jawa Timur, mudah-mudahan dengan banyaknya irigasi yang sudah dibangun pemerintah bisa meningkatkan swasembada pangan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Inflasi April Terkendali 2,42%, Kemendagri Minta Daerah Jangan Lengah
-
Apa Itu Inflasi, Deflasi, dan Stagflasi? Kenali Perbedaan serta Dampaknya
-
Bank Indonesia Ungkap Minyak Goreng Mahal Jadi Biang Kerok Inflasi Tembus 2,5 Persen
-
Purbaya Girang Data BPS Ungkap Inflasi April Turun: Sekarang Anda Kritik Tuh Ekonom!
-
Minimalisme 2.0: Cara Cerdas 'Melawan' Inflasi Tanpa Harus Hidup Sempit
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026