Suara.com - Presiden Joko Widodo melarang para perwakilan RI di luar negeri terutama para duta besar mencari-cari bantuan dari negara tempat bertugas untuk Indonesia.
"Yang perlu saya ingatkan, kita ini sudah masuk negara G20. Artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar, jangan lagi ada yang merasa inferior, merasa kita ini rendah, kita jangan lagi mencari-cari bantuan-bantuan," kata Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di luar negeri di Jakarta, Senin (12/2/2018).
Menurut dia, Indonesia yang sudah masuk G20 seharusnya sudah membantu negara-negara lain. "Jangan nanti begini lagi," kata Jokowi sambil mengulurkan tangan sebagai tanda meminta.
Dalam acara yang dihadiri Menlu Retno Marsudi dan Menko Polhukam Wiranto, Jokowi menegaskan Indonesia negara besar. Ekonomi Indonesia pertumbuhannya juga baik di mana di antara anggota G20, Indonesua berada di urutan tiga atau empat.
"Kalau kita masih merasa inferior juga, bagaimana kita mau gagah. Dalam summit, konferensi, saya selalu minta Bu Menlu, dubes, yang kita mau konferensi, nanti makan malam saya minta duduknya di sebelah tuan rumah. Kita ini negara besar jangan di pojok. Enggak mau saya," katanya.
Saat berfoto pun, ia meminta berada di sebelah atau sela satu dengan yang di tengah.
"Jangan sampai paling pojok. Saya sudah pesan-pesan. Bukan untuk saya. Untuk menunjukkan negara kita sebagai negara yang besar," katanya.
Jokowi menyebutkan di ASEAN, hanya Indonesia yang masuk G20.
"Kita negara besar, kalau ada yang menawarkan bantuan, ndak saya bilang. Kalau perlu kita bantu negara-negara yang memerlukan bantuan. Kemarin kita bantu negara-negara di Pasifik," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya diplomasi ekonomi dari perwakilan RI di luar negeri.
"Kita harus serius menggarap pasar-pasar non-tradisional. Saya berikan contoh kemarin setelah kunjungan ke berbagai negara, terutama di negara Asia Selatan. Saya kaget juga bahwa masih banyak negara yang kita pandang sebelah mata padahal potensi ekonomi besar sekali," katanya.
Ia mencontohkan Pakistan yang penduduknya hampir 210 juta tapi ekonomi sangat baik. Juga Bangladesh dengan 160 juta penduduk, sehingga bear sekali pasarnya.
Pertumbuhan ekonomi dua negara itu juga cukup tinggi hampir tujuh persen.
"Saya juga pernah minta ke Pak Menteri Perdagangan, buat stand pameran besar-besaran," katanya.
Jokowi meminta jika memang ada pameran maka harus dimanfaatkan dengan persiapan matang dan stan yang besar.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Purbaya Ungkap Alasan Sebenarnya Ekonomi Indonesia Tertahan di Awal Tahun
-
Indonesia Eximbank Perkuat Integrasi Regional dan Ekspor dalam AEBF 2025
-
Purbaya Sebut Ekonomi RI Lambat 8 Bulan Pertama 2025 karena Salah Urus, Sindir Sri Mulyani?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok