Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dibandingkan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (25/2/2018), mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi terkesan menomorduakan aspek sumber daya manusia.
Menurut Sukamta, hal itu terindikasi dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, beberapa waktu lalu, yang mengemukakan pihaknya akan membuat peta jalan pembangunan manusia.
"Logikanya terbalik, harusnya pembuatan peta jalan pembangunan manusia dilakukan pertama kali sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ini malah fokus dulu ke infrastruktur," paparnya.
Sukamta menjelaskan, sejak awal anggaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2014-2019 sebesar Rp5000 triliun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks daya saing Indonesia di kancah global.
Namun, ia mengemukakan meski "Human Development Index" Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih di bawah beberapa negara ASEAN.
Sukamta mengakui pembangunan infrastruktur berdampak pada pembangunan manusia, daerah terpencil antara lain bisa terakses pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi semestinya pembangunan manusia dan peningkatan kemampuan produksinya lebih diutamakan dari pada penunjangnya.
"Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan manusia yang akan menggunakannya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sejumlah daerah baru banyak yang fokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. (Antara)
Baca Juga: PKS Desak Bentuk Tim Independen untuk Audit Proyek Infrastruktur
Berita Terkait
-
PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp 275 T ke Proyek Infrastruktur, Serap 10,9 Juta Tenaga Kerja
-
Menteri Dody: Yakin Proyek Sekolah Rakyat akan Siap untuk Tahun Ajaran Baru 2026
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026
-
Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026
-
BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026
-
ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis
-
OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri
-
Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh
-
Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya
-
Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR
-
Shell Mulai Jual BBM Solar Seharga Rp 30.890/Liter, Cek Daftar SPBU
-
Biaya Ongkir di E-Commerce Bikin Heboh, Mendag Buka Suara