Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dibandingkan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (25/2/2018), mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi terkesan menomorduakan aspek sumber daya manusia.
Menurut Sukamta, hal itu terindikasi dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, beberapa waktu lalu, yang mengemukakan pihaknya akan membuat peta jalan pembangunan manusia.
"Logikanya terbalik, harusnya pembuatan peta jalan pembangunan manusia dilakukan pertama kali sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ini malah fokus dulu ke infrastruktur," paparnya.
Sukamta menjelaskan, sejak awal anggaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2014-2019 sebesar Rp5000 triliun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks daya saing Indonesia di kancah global.
Namun, ia mengemukakan meski "Human Development Index" Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih di bawah beberapa negara ASEAN.
Sukamta mengakui pembangunan infrastruktur berdampak pada pembangunan manusia, daerah terpencil antara lain bisa terakses pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi semestinya pembangunan manusia dan peningkatan kemampuan produksinya lebih diutamakan dari pada penunjangnya.
"Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan manusia yang akan menggunakannya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sejumlah daerah baru banyak yang fokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. (Antara)
Baca Juga: PKS Desak Bentuk Tim Independen untuk Audit Proyek Infrastruktur
Berita Terkait
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
-
Bukan Pelawak Tapi Anak Petani, Dono Kasino Indro Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok