Suara.com - Lembaga riset independen INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menilai peningkatan utang luar negeri pemerintah, tidak mampu menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), tercatat utang luar negeri pemerintah naik rata-rata 14,81 persen.
Namun pada periode yang sama, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, hanya naik rata-rata 8,74 persen per tahun. Hal ini membuktikan, nilai utang meningkat sebesar 2 digit namun tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dalam skala yang sama.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti Ekonomi INDEF Ahmad Heri Firdaus dalam siaran persnya kepada awak media bertempat di Kantor INDEF, kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018). Acara tersebut dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati dengan mengambil tema "Menggugat Produktivitas Utang" yang dihadiri juga oleh beberapa peneliti INDEF lainnya sebagai narasumber.
“Ekonomi Indonesia tumbuh 8,7 persen. Kami korelasikan pertumbuhan utang di periode sama. Dari tahun 2015-2017, utang meningkat double digit 14,81 persen. Kita menghitung menggunakan konversi agar lebih apple to apple. Utang tumbuh double digit, ekonomi single digit,” kata Ahmad.
INDEF mencatat, jumlah total utang pemerintah di tahun 2015 sebesar Rp3.165,13 triliun (USD229,44 miliar). Pada 2016, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 3.515,46 (USD261,64 miliar). Adapun pada 2017, jumlahnya masih terus bertambah hingga menyentuh angka Rp 3.938,45 triliun (USD290,7 miliar).
Di sisi lain, pendapatan nasional Indonesia (PDB) dari Rp 11.526,33 triliun di tahun 2015, jumlahnya hanya sedikit meningkat menjadi Rp 12.406,77 triliunpada 2016. Sedangkan pada 2017 PDB Indonesia mencapai Rp13.588,80 triliun.
Menurut Ahmad Heri, jika tidak segera dikendalikan, kencangnya laju penambahan utang terhadap laju peningkatan output perekonomian ini dapat semakin menggerogoti stabilitas perekonomian Indonesia di masa mendatang.
“Laju pertumbuhan utang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB bisa menggerogoti stabilitas sistem ekonomi ke depannya. Banyak implikasi yang luas terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Ahmad Heri. (Priscilla Trisna)
Berita Terkait
-
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.784 Triliun Perlu Diwaspadai, Apa Faktornya?
-
Utang Luar Negeri Membengkak Tembus Rp7.784 Triliun, Pemerintah Fokus Biayai 3 Sektor Ini
-
Indef: Pemerintah Rasional Naikkan Harga Pertamax
-
Pasar Sambut Positif Rumor Chatib Basri Jadi Menkeu, tapi Ada Catatannya
-
Kepercayaan Pasar Jadi Taruhan, Isu Pergantian Menkeu Bisa Guncang Rupiah
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026