Milik Siapa Sih Proyek yang Dibicarakan Rini dan Sofyan Basir?

Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengaku heran dengan beredarnya rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara, Sofyan Basir.

"Ini kok bisa ada sadapan yg sudah diedit dan keluar dan lalu dipelintir? Apakah ini bagian dari operasi intelijen?," kata Yusri saat dihubungi Suara.com, Minggu (29/4/2018).

Yusri berharap apart penegak hukum bisa melacak siapa tokoh dibalik penyebaran rekaman percakapan tersebut.

Terlepas dari masalah itu, Yusri menjelaskan mengenai duduk perkara soal pembagian sahamd dalam proyek proyek terminal penampungan LNG (Liquified Natural Gas)/ LNG receiving terminal yang berada di Bojonegara, Serang, Banten. Terminal gas alam cair ini digarap oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM), yang berada di bawah naungan Kalla Grup.

"Jadi ini milik keluarga pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla, red) yang bekerjasama dengan Mitsui dan Tokyo Gas. PLN sebagai oftaker gas minta saham 15 persen, bukan hanya beli saja tetapi ingin juga punya saham. Tapi BSM dan partnernya (Tokyo Gas & Mitsui) hanya bisa menawarkan 7,5 persen," jelasnya.

Namun ia mengatakan bahwa proyek receiving terminal LNG di Merak, Banten oleh PT BSM dengan Pertamina telah dihentikan pada kuartal III tahun 2017.

Dengan demikian, potongan rekaman yang sdh diedit dan tidak utuh memang diduga upaya pembunuhan karakter terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

"Ini akan berpotensi merusak kinerja Pemerintahan Jkw-Jk," tegasnya. 

Ia menegaskan bahwa sejak April 2016, lembaga CERI adalah yang pertama memprotes rencana kegiatan kerjasama ini. Tujuannya agar Pertamina dan PLN tidak dirugikan.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menugaskan Polri dan BIN agar bisa mengungkap siap orang yang mengedit dan mengedarkan potongan rekaman yang diduga hasil sadapan.

"Termasuk harus diungkap siapa yg menyadapnya. Kegiatan ini sangat berbahaya bagi keamanan negara kalau ada oknum intelijen bermain dengan pihak pihak yang ingin megacaukan pemerintahan. Bila perlu Presiden mengevaluasi jabatannya," tutupnya.