Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN, Gaji ASN dan PPPK Turun?

Suara.com - Belakangan ini, beredar kabar bahwa beberapa kementerian di Indonesia akan mengalami perubahan status atau yang populer disebut "turun kasta" menjadi badan atau lembaga.

Salah satu yang paling santer terdengar adalah Kementerian BUMN, yang akan segera bertransformasi.

Perubahan ini lantas menimbulkan satu pertanyaan mendasar yang sering diajukan: Apakah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian BUMN akan ikut turun setelah statusnya berganti menjadi badan?

Kekhawatiran ini terasa wajar. Sebab, status kementerian yang selama ini menjadi payung bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan hilang.

Nantinya, Kementerian BUMN akan memiliki nama dan status baru, menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Perubahan ini akan berjalan seiring dengan dibentuknya lembaga baru lain, yaitu Badan Pengelola Investasi Danantara.

Perubahan status ini secara resmi tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang direvisi.

Dalam prosesnya, pegawai Kementerian BUMN yang berstatus ASN akan dipindahkan ke BP BUMN.

Jaminan Status Kepegawaian ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memastikan bahwa setiap ASN yang saat ini bertugas di Kementerian BUMN akan dipindahkan ke BP BUMN yang baru terbentuk.

Baca Juga: Link Daftar Magang Nasional Fresh Graduate Bergaji UMP: Jadwal, Syarat, Deadline

Perpindahan ini tidak akan mengubah status kepegawaian mereka sebagai ASN. Alasannya, BP BUMN pada dasarnya masih termasuk dalam golongan lembaga pemerintah.

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2024, tercatat ada sebanyak 506 orang yang bekerja sebagai ASN di Kementerian BUMN.

Dari sisi struktur kelembagaan, sebenarnya BP BUMN masih berada di tingkatan yang setara dengan kementerian.

Hanya saja, fungsi pengawasan terhadap BUMN yang sebelumnya mereka miliki kini telah berpindah, karena diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.

Gaji Tetap Dijamin Kompetitif

Lalu, bagaimana dengan pembahasan gaji?

Saat ini, belum ada pernyataan atau keputusan resmi yang membahas secara langsung mengenai besaran gaji yang akan diterima ASN di BP BUMN.

Pergantian status dari kementerian menjadi badan memang masih menyisakan banyak tanda tanya soal kompensasi. Namun, pembahasan masih terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat bagi seluruh pihak.

Jika kita melihat pada skema gaji ASN di lembaga atau badan pemerintah lain, gaji yang diterima tidak kecil. Sebagai contoh, pada Badan Gizi Nasional (BGN), gaji pokok yang diterima untuk PNS Golongan III (lulusan S1/D4) berkisar antara Rp2.785.700 hingga Rp5.180.700 per bulan.

Perlu diketahui, pendapatan ASN tidak hanya terdiri dari gaji pokok. Penghasilan mereka juga ditambah dengan variabel tunjangan kinerja (Tukin) dan tunjangan lain yang menjadi hak setiap ASN.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda, tergantung pada golongan kepegawaian dan kebijakan masing-masing badan tempat ASN bertugas.

Dengan demikian, sangat mungkin besaran gaji dan tunjangan yang diterima di BP BUMN akan berbeda dengan BGN.

Nantinya, besaran kompensasi ini akan sangat bergantung pada kebijakan spesifik yang ditetapkan oleh BP BUMN itu sendiri, yang akan diputuskan oleh ketua badan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Poin Kunci Revisi UU BUMN

Perubahan status ini didasarkan pada beberapa poin penting hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah terkait revisi UU BUMN, yang meliputi:

1. Penghapusan Kementerian BUMN: Lembaga ini akan dihapus dan diganti dengan lembaga baru, yang kemudian diketahui akan menggunakan nomenklatur BP BUMN.
2. Larangan Rangkap Jabatan: Tidak boleh ada rangkap jabatan bagi menteri atau wakil menteri di BUMN. Aturan ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencegah potensi benturan kepentingan antara pejabat negara dan pengelola bisnis BUMN.
3. Status Penyelenggara Negara: Pejabat BUMN tetap dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Status ini menjamin mereka tetap berada dalam lingkup pengawasan hukum dan etika publik, sekaligus menolak pasal dalam draft lama yang ingin menghapus status tersebut.

Kontributor : I Made Rendika Ardian