Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Infrastruktur Berbahan Baku Impor

Suara.com - Pemerintah meninjau ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini dalam rapat di Istana Bogor pada 31 Juli 2018.

Presiden Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Karena jika program ini sukses, negara dapat menghemat devisa sebanyak 21 juta dolar AS setiap hari.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit.

Komponen impor tertinggi adalah bahan baku untuk proyek infrastruktur, diantaranya impor besi baja, yang meningkat 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik, yang naik 28 persen pada Mei 2018 lalu.

Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada kinerja keuangan badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar.

Data Kementerian BUMN menyebutkan utang perusahaan negara yang berhubungan dengan jalan tol naik 54,05 persen pada 2014-2017, diikuti dengan pertumbuhan aset dan ekuitas masing-masing 53,29 persen dan 51,17 persen.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengevaluasi sejumlah proyek, seperti Pelabuhan Patimban dan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Meski menurutnya proyek yang sudah jalan akan tetap berlangsung. Namun ada upaya menurunkan komponen impornya semaksimal mungkin.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengungkapkan, jika pihaknya sama-sama mengawal namun tentu dengan arahan Presiden.

"Tapi ada hal-hal yang kami perlu perhatikan. Karena memang ini kan di harapkan karena di biayai dari pinjaman itu pasti ada hal-hal yang kita sama-sama ingin prioritaskan. Kan biasanya kalau pinjaman itu kan mereka juga membawa syarat-syarat ya. Dan kita juga ingin syarat-syarat itu bisa ketemu dengan syarat-syarat yang kita minta. Ada titik temu nya gitu lah. Ini yang kita harapkan dari dirjen dari kementerian,” ujar Djoko usai Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Aula Serba Guna Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018),

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak berkeberatan jika pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur ditunda hingga beberapa tahun.

Menkeu meyakinkan bahwa proyek-proyek tersebut tetap penting untuk tetap dilakukan. Tapi pelaksanaannya bisa ditunda ke tahun yang akan datang.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen mengurangi impor bahan bakar minyak dan meningkatkan penggunaan B20 atau bahan bakar campuran biodiesel 20 persen yang diproduksi di dalam negeri.