Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kelambatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu terjadinya kemacetan di Jakarta. Hanya saja menurut dia kemacetan itu menjadi lak ukur sebuah negara maju.
Hal itu dinyatakan JK saat membuka Lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (2/8/2018).
"Negara kita termasuk yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur," kata Wapres JK.
Wapres menambahkan pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan perlu bekerja sama dengan badan usaha swasta. Oleh karena itu KPBU menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu daerah.
"Itu semua menjadi gabungan dari kemampuan swasta kalau bekerja sama dengan Pemerintah, untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai konsep dan menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, namun bagaimana lingkupnya nanti lebih luas," jelasnya.
Kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dibentuk karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah lembaga yang berperan dalam KPBU tersebut antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta BUMN dan BUMD.
Selain itu, lembaga pendukung yang dibentuk untuk mempercepat kerja sama tersebut antara lain Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin pembangunan infrastruktur. (Antara)
Baca Juga: Libur Sekolah Jelang Asian Games Kurangi 20 Persen Kemacetan
Berita Terkait
-
Ketika Jokowi Bergandeng Tangan dengan Ketua MUI di Zikir dan Doa
-
Harta Adik Prabowo Kalahkan JK dan Anak Bungsu Soeharto
-
Libur Sekolah Jelang Asian Games Kurangi 20 Persen Kemacetan
-
Perindo Minta MK Tentukan Nasib JK Sebelum Daftar Capres Ditutup
-
Wapres JK Ajak Warga Jadi Suporter Tim Indonesia di Asian Games
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN