Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kelambatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu terjadinya kemacetan di Jakarta. Hanya saja menurut dia kemacetan itu menjadi lak ukur sebuah negara maju.
Hal itu dinyatakan JK saat membuka Lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (2/8/2018).
"Negara kita termasuk yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur," kata Wapres JK.
Wapres menambahkan pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan perlu bekerja sama dengan badan usaha swasta. Oleh karena itu KPBU menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu daerah.
"Itu semua menjadi gabungan dari kemampuan swasta kalau bekerja sama dengan Pemerintah, untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai konsep dan menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, namun bagaimana lingkupnya nanti lebih luas," jelasnya.
Kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dibentuk karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah lembaga yang berperan dalam KPBU tersebut antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta BUMN dan BUMD.
Selain itu, lembaga pendukung yang dibentuk untuk mempercepat kerja sama tersebut antara lain Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin pembangunan infrastruktur. (Antara)
Baca Juga: Libur Sekolah Jelang Asian Games Kurangi 20 Persen Kemacetan
Berita Terkait
-
Ketika Jokowi Bergandeng Tangan dengan Ketua MUI di Zikir dan Doa
-
Harta Adik Prabowo Kalahkan JK dan Anak Bungsu Soeharto
-
Libur Sekolah Jelang Asian Games Kurangi 20 Persen Kemacetan
-
Perindo Minta MK Tentukan Nasib JK Sebelum Daftar Capres Ditutup
-
Wapres JK Ajak Warga Jadi Suporter Tim Indonesia di Asian Games
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya