Suara.com - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018, di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9/2018), benar-benar seru. Semua kebutuhan investasi pariwisata dipetakan dalam kegiatan ini.
Rakornas diikuti 600 peserta. Mereka berasal dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix).
Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya memaparkan “Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector”, yang isinya terkait dengan kondisi pariwisata dan peluang-peluang mendatangkan investasi.
“Sampai 2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018,” katanya.
Ia menjelaskan, pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa. Pada 2019, pemerintah menargetkan devisa sebesar US$ 20 miliar, dengan target kunjungan 20 juta wisman dan pergerakan 275 juta wisnus.
Pariwisata juga sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.
"Dalam empat tahun terakhir, pariwisata menghasilkan balance payment yang positif. Selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri," ujar menpar.
Berdasarkan catatan Kemenpar, periode Januari-Juli 2018, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar USD 9 juta, sedangkan pada Juli 2018 menyumbang devisa USD 1,5 juta.
"Kalau kita bisa mempertahankan USD 1,5 juta sampai enam bulan ke depan, maka totalnya menjadi USD 16,5 juta. Target kita di 2018 sebesar USD 17 juta. Artinya, masih kurang USD 500 ribu. Kita jangan sampai ngantuk. Kita kejar kekurangan tersebut, agar 2018, pariwisata akan menjadi sektor terbesar yang menghasilkan devisa dan menjadi yang terbaik," paparnya.
Baca Juga: Menpar Bagikan Kisah Sukses Industri Pariwisata Indonesia
Untuk mendukung target 20 juta wisman, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai 'Bali Baru’. Empat di antaranya menjadi super prioritas, yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.
Menurutnya, selama periode 2019-2024, dibutuhkan banyak sekali investasi sektor pariwisata. Hal ini adalah 120 ribu hotel rooms, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Semua butuh melibatkan peran serta dunia usaha. Begitu juga program pembangunan 100 ribu homestay, butuh melibatkan UKM pariwisata," tambah menteri yang berhasil membawa Kemenpar di posisi nomor 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryofTourism2018 se-Asia Pacific di Bangkok.
Menpar menambahkan, saat ini ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay (2018-2019), dan kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).
“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun. Usaha UMK pariwisata Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” ujarnya.
Rakornas juga mendatangkan pembicara dari berbagai lembaga, seperti Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksda TNI, (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo, dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
POP Merek: Terobosan DJKI Percepat Layanan Publik Dalam 10 Menit
-
Pupuk Indonesia Gandeng 1.620 Inovator Demi Perkuat Kemandirian Pangan Nasional
-
Industri Sawit RI Sumbang Output Rp1.119 Triliun dan Serap 16,5 Juta Pekerja
-
Tukar Uang di BCA Minimal Berapa? Ini Tata Cara Jelang Ramadan 2026
-
Vietjet Amankan Kesepakatan US$6,1 Miliar untuk Ekspansi Asia-Pasifik
-
Wings Group Makin Agresif Buka Cabang Baru FamilyMart
-
30 Ton Bantuan Pangan di Kirim ke Aceh Tamiang
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar