Suara.com - Bank Mandiri menyiapkan pembiayaan khusus berupa Supply Chain Financing (SCF) untuk pembayaran tagihan oleh 9 penyedia fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di Solo, Jawa Tengah, dengan limit total Rp 126 miliar. Skema pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pengelolaan cash flow fasilitas kesehatan dan mendukung penyediaan layanan kesehatan komprehensif bagi masyarakat.
Penyedia fasilitas kesehatan tersebut adalah RS Panti Wilasa Citarum, RS Panti Wilasa Cipto, RS Panti Waluyo Solo, RS Ngesti Waluyo Temanggung, dan RS Bethesda. Di samping itu, pembiayaan SCFjuga akan diberikan kepada RS Panti Rahayu Purwodadi, RS Sinar Kasih Purwokerto, RS Waluyo Purworejo dan RS Bethesda Lempuyangwangi.
Perjanjian kerja sama pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Direksi Rumah Sakit, pimpinan Bank Mandiri dan pimpinan BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah, yang disaksikan oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Alexandra Askandar, di Solo, Kamis (27/9/2018).
Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan tersebut setelah tagihan diakseptasi oleh BPJS Kesehatan. Adapun limit pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyedia fasilitas kesehatan.
“Dukungan pembiayaan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik dari mitra BPJS Kesehatan. Ke depan, kami akan bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan fasilitas ini ke fasilitas-fasilitas kesehatan penyedia layanan BPJS kesehatan,” kata Alexandra.
Menurutnya, secara nasional, Bank Mandiri telah memberikan pembiayaan kepada penyedia fasilitas kesehatan mitra BPJS kesehatan sejak tahun lalu, dimana dana talangan yang tersalurkan mencapai Rp 500 miliar ke lebih dari 50 rumah sakit hingga Agustus 2018.
Bank Mandiri telah bersinergi dengan BPJS Kesehatan melalui penggunaan produk dan layanan Bank Mandiri untuk mendukung operasional cabang, layanan mandiri cash management untuk pengelolaan likuiditas, serta layanan collection untuk pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan segmen individu dan badan usaha di jaringan Bank Mandiri.
Tahun lalu, frekuensi penerimaan iuran BPJS Kesehatan melalui Bank Mandiri rata-rata mencapai 1,5 juta transaksi per bulan, sementara total volume transaksi pada sepanjang 2017 mencapai lebih dari Rp 45 triliun, yang bersumber dari iuran peserta segmen individu, badan usaha dan penerima bantuan iuran.
Berita Terkait
-
Rupiah Melemah, Berikut Harga Kurs Dolar AS di Mandiri, BNI, BRI dan BCA
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Rupiah Masih Lemas, Berikut Harga Kurs Dolar AS di Mandiri, BNI, BRI dan BCA
-
Danantara Bagi-bagi Porsi Saham BRI, BNI, Bank Mandiri ke BP BUMN
-
Rupiah Masih Loyo, Cek Harga Kurs Dolar AS di Mandiri, BNI, BRI dan BCA Hari Ini
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir