Suara.com - Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah genap empat tahun memimpin Indonesia. Selama empat tahun berjalan, Jokowi - JK telah melakukan berbagai upaya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.
Namun, menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, pemerintahan Jokowi - JK belum memuaskan. Pasalnya sejumlah program nawacita Jokowi - JK belum ada yang terlaksana dengan baik.
“Masih banyak program nawacita yang belum terlaksana dengan baik. Salah satunya itu ekonomi. Apa yang telah dilakukan selama ini belum memberikan dampak yang besar ke masyarakat,” kata Siti saat dihubungi Suara.com, Senin (22/10/2018).
Menurut Siti, pemerintahan Jokowi - JK belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah indeks kebahagiaan di masyarakat.
Siti mengatakan persoalan kesenjangan sosial ekonomi merupakan musuh bersama Indonesia saat ini. Jika masalah kesenjangan ekonomi itu dirinci dengan spesifik dalam pertanyaan survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi, angka kepuasan yang didapat tak akan tinggi.
“Itu yang harus ditanyakan. Jadi pertanyaan itu betul-betul menukik pada permasalahan yang dihadapi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Siti, melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 15 ribuan per dolar AS, juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.
"Ternyata dolar kan tinggi, kalau tinggi otomatis kebutuhan dasar ikut tinggi. Nah kebetulan ini kampanye, dolar melampaui Rp 15 ribuan," katanya.
Menurut Siti, ada baiknya jika pemerintah Jokowi - JK fokus menjalankan dan menyelesaikan sembilan janji Nawacita. Jokowi dan JK sudah seharusnya melakukan evaluasi atau koreksi apa saja yang sudah tercapai dan belum dari Nawacita.
"Selain itu membangun nilai-nilai agar masyarakat saling menghormati dan menghargai, tidak saling berhadapan. Menjaga harmoni. Sehingga konsepsi revolusi mental yang itu tercapai," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar