Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung lahirnya entrepreneur atau wirausahawan pemula melalui pemberian modal usaha. Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam membangun usaha baru, selain sumber daya manusia (SDM), produksi, dan pemasaran.
"LPDB siap mendukung melalui akses pembiayaan dengan bunga rendah, asalkan dari sisi legalitas sudah terpenuhi. Apakah usahanya berbentuk PT atau CV, bisa langsung mengajukan. Jika aspek legalnya belum terpenuhi bisa dijembatani lembaga seperti koperasi," tutur Braman, dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT), di Jakarta.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua UmumHIPMIi, Bahlil Lahadalia, dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM mengenai Pemberian Fasilitas Permodalan dalam Bentuk Pinjaman/Pembiayaan kepada Pelaku Usaha Anggota/Mitra HIPMI.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HIPMI. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Ketua MPR, Zulkifli Hasan dan Rektor HIPMI, PT Said Aldi Al Idrus.
Braman mengatakan, pemerintah memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan akses permodalan koperasi dan UMKM, mulai dari yang berbentuk bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan nilai maksimum Rp13 juta hingga modal berbentuk pinjaman/pembiayaan model direct maupun two step loan dengan nilai maksimum Rp10 miliar.
Di luar itu adalah pinjaman melalui perbankan/komersial.
Lebih lanjut, Braman menambahkan, tingkat inflasi Indonesia per November 2018 berada di kisaran 3,23 persen. Hal ini menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil.
Stabilitas ini yang selanjutnya berpengaruh dalam penentuan suku bunga di bawah 10 persen dan bunga LPDB-KUMKM di bawah 5 persen.
"Kebijakan pemerintah ini berarti pro-rakyat. Kemiskinan dan pengangguran turun," tutur Braman.
Baca Juga: KSP Sejahtera Mandiri: Kehadiran LPDB Masih Dibutuhkan
Dia berharap, kemudahan akses permodalan dari LPDB-KUMKM membuat jumlah pengusaha Indonesia terus meningkat. Saat ini, menurut standar Bank Dunia, merujuk pada angka populasi penduduk, jumlah wirausaha Indonesia masih kecil.
Bank Dunia mematok jumlah ideal pengusaha di suatu negara sebesar 4 persen, sedangkan di Indonesia baru 1,6 persen.
Berita Terkait
-
Motor dan Modal Usaha: Empati yang Menenangkan, tapi Apakah Menyelesaikan?
-
5 Mobil Travel Terbaik untuk Modal Usaha! Tangguh dan Irit Bahan Bakar
-
TKM Pemula 2025 Kapan Ditutup? Jadwal Diperpanjang, Ini Cara Dapat Modal Usaha Rp5 Juta
-
Perbandingan KUR BCA vs KUR BSI 2025: Tenor, Cicilan, dan Bunga Terbaru
-
Cicilan KUR BRI untuk Pinjaman Modal Usaha Rp70 Juta
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar