Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tahun depan bakal melarang warga AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh Huawei dan ZTE China, hal ini dibocorkan tiga sumber yang berbicara ke Reuters.
Seperti dilansir Reuters, perlarangan ini karena, Trump menuduh kedua perusahaan tersebut telah memata-matai para pengguna di AS dengan perangkat telekomunikasinya. Langkah ini juga sebagai upaya Trump untuk menyingkirkan kedua produk kedua perusahaan tersebut ke AS.
Perlarangan ini juga sudah direncanakan Trump berserta jajarannya sejak delapan bulan lalu. Rencananya, pada awal Januari Trump akan memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk memblokir produk telekomunikasi Huawei dan ZTE, sehingga tidak dibeli oleh perusahan-perusahan AS.
Perintah Trump tersebut mengikuti berlakunya RUU kebijakan pertahanan pada bulan Agustus yang melarang pemerintah AS sendiri menggunakan peralatan Huawei dan ZTE.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, tidak mengomentari rencana tersebut karena belum dikonfirmasi secara resmi.
"Yang terbaik adalah membiarkan fakta berbicara sendiri tentang masalah keamanan. Beberapa negara telah, tanpa bukti, dan memanfaatkan keamanan nasional, diam-diam mengasumsikan kejahatan untuk mempolitisasi, dan bahkan menghalangi dan membatasi, kegiatan pertukaran teknologi normal," kata Hua.
Huawei dan ZTE tidak menanggapi rencana Presiden Trump tersebut. Akan tetapi, keduanya telah membantah tuduhan bahwa produk mereka digunakan untuk memata-matai. Gedung Putih juga tidak menggapi permintaan orang nomor satu AS.
Operator pedesaan di Amerika Serikat merupakan pelanggan terbesar Huawei dan ZTE, dan khawatir perintah eksekutif juga akan mengharuskan mereka untuk mengganti peralatan buatan China yang ada tanpa kompensasi.
Sementara perusahaan nirkabel besar A.S. telah memutuskan hubungan dengan Huawei pada khususnya, operator pedesaan kecil mengandalkan Huawei dan ZTE switch dan peralatan lainnya karena mereka cenderung lebih murah.
Baca Juga: Petugas Kebersihan Temukan Granat Aktif Saat Bersihkan Lumpur Sungai
Perusahaan ini sangat sentral bagi operator kecil sehingga William Levy, wakil presiden untuk penjualan Huawei Tech USA, ada di dewan direksi Asosiasi Wireless Rural.
RWA mewakili operator dengan kurang dari 100.000 pelanggan. Diperkirakan 25 persen anggotanya memiliki peralatan Huawei atau ZTE di jaringan mereka, katanya dalam sebuah pengajuan ke Komisi Komunikasi Federal awal bulan ini.
Penasihat umum RWA Caressa Bennet mengatakan, perusahaan khawatir rencana tersebut memaksa anggotanya untuk mengganti peralatan ZTE dan Huawei dan juga melarang pembelian di masa mendatang.
"Akan menelan biaya 800 juta dolar AS hingga 1 miliar dolar AS bagi semua anggota RWA untuk mengganti peralatan Huawei dan ZTE mereka karena Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tahun depan bakal melarang warga AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh Huawei dan ZTE China," kata Bennet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun