Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah optimis terhadap perekonomian Indonesia tahun 2019, walaupun tetap mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga di tengah gejolak situasi global yang dinamis.
Optimisme Pemerintah tersebut antara lain berdasarkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang dinilai baik meskipun kondisi perekonomian dunia penuh dengan ketidakpastian dan berubah secara cepat dan dinamis.
“Untuk tahun 2019, dengan kinerja APBN 2018 yang menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup across the board kuat, kami masih optimis masuk tahun 2019 momentum ini tetap terjaga. Meskipun kita tidak terlena dengan kemungkinan resiko. Jadi, kewaspadaan tetap tinggi namun optimisme itu landasannya ada yaitu pencapaian di 2018 yang menggambarkan momentum cukup tinggi,” kata Ani di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer tersebut menurun tajam terkecil sejak 2012.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan bahwa Pemerintah akan tetap menjaga momentum pencapaian APBN tahun 2018 dengan beberapa kebijakan strategis antara lain optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan pembangunan pro rakyat seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan serta pemberdayaan BUMN.
Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan optimismenya bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 akan lebih baik daripada tahun 2018.
“Insya Allah tahun 2019 ini perkiraan kami kinerja ekonomi kita akan lebih baik dari tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro yang lebih terjaga,” ujarnya.
Beberapa indikator keberhasilan kinerja APBN tahun 2018 antara lain:
1. Pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5 persen melebihi target dari UU APBN.
Baca Juga: Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN Indonesia di Singapura
2. Total realisasi belanja negara Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target di UU APBN. Total realisasi belanja tersebut hampir mencapai 100 persen.
3. Defisit anggaran sebesar Rp259,9 triliun (1,76 persen dari GDP) dan defisit keseimbangan primer hanya sebesar –Rp1,8 trilin. Defisit anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pada UU APBN 2018 sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen. Bahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya defisit anggaran menurun 2,51 persen menjadi 1,76 persen atau menurun sangat tajam. Akibatnya, kesimbangan primer hanya sebesar Rp1,8 triliun (0,01).
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN Indonesia di Singapura
-
Sri Mulyani Jadi Presiden Bank Dunia, Luhut : Kenapa Tidak?
-
Sri Mulyani Tepis Anggapan Kenaikan Dana Bansos Karena Pemilu
-
Presiden Bank Dunia Resign, Sri Mulyani : Dihormati Saja
-
Alokasi Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Dibuat Lebih Besar di 2019
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar