Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah optimis terhadap perekonomian Indonesia tahun 2019, walaupun tetap mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga di tengah gejolak situasi global yang dinamis.
Optimisme Pemerintah tersebut antara lain berdasarkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang dinilai baik meskipun kondisi perekonomian dunia penuh dengan ketidakpastian dan berubah secara cepat dan dinamis.
“Untuk tahun 2019, dengan kinerja APBN 2018 yang menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup across the board kuat, kami masih optimis masuk tahun 2019 momentum ini tetap terjaga. Meskipun kita tidak terlena dengan kemungkinan resiko. Jadi, kewaspadaan tetap tinggi namun optimisme itu landasannya ada yaitu pencapaian di 2018 yang menggambarkan momentum cukup tinggi,” kata Ani di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer tersebut menurun tajam terkecil sejak 2012.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan bahwa Pemerintah akan tetap menjaga momentum pencapaian APBN tahun 2018 dengan beberapa kebijakan strategis antara lain optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan pembangunan pro rakyat seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan serta pemberdayaan BUMN.
Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan optimismenya bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 akan lebih baik daripada tahun 2018.
“Insya Allah tahun 2019 ini perkiraan kami kinerja ekonomi kita akan lebih baik dari tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro yang lebih terjaga,” ujarnya.
Beberapa indikator keberhasilan kinerja APBN tahun 2018 antara lain:
1. Pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5 persen melebihi target dari UU APBN.
Baca Juga: Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN Indonesia di Singapura
2. Total realisasi belanja negara Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target di UU APBN. Total realisasi belanja tersebut hampir mencapai 100 persen.
3. Defisit anggaran sebesar Rp259,9 triliun (1,76 persen dari GDP) dan defisit keseimbangan primer hanya sebesar –Rp1,8 trilin. Defisit anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pada UU APBN 2018 sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen. Bahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya defisit anggaran menurun 2,51 persen menjadi 1,76 persen atau menurun sangat tajam. Akibatnya, kesimbangan primer hanya sebesar Rp1,8 triliun (0,01).
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN Indonesia di Singapura
-
Sri Mulyani Jadi Presiden Bank Dunia, Luhut : Kenapa Tidak?
-
Sri Mulyani Tepis Anggapan Kenaikan Dana Bansos Karena Pemilu
-
Presiden Bank Dunia Resign, Sri Mulyani : Dihormati Saja
-
Alokasi Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Dibuat Lebih Besar di 2019
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?
-
Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI
-
Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Cara Bahlil Turunkan Harga LNG, Semua Pihak Dipaksa Efisiensi
-
Kisah 11 Tahun TUKU, Gaet UMKM dan Petani Lokal hingga Hadapi Berbagai Tantangan
-
Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo