Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan serah terima aset properti kepada penerima bantuan dari pemerintah pusat. Serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut senilai lebih dari Rp 1 triliun.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana menuturkan aset BMN yang diserahkan meliputi rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus) dan prasarana, serta sarana dan utilitas (PSU). Adapun, penerima bantuan itu di antaranya dari pemerintah daerah (Pemda), kementerian/lembaga, universitas dan pondok pesantren.
"Total aset BMN yang diserahterimakan pada serahterima ini senilai Rp 1,1 triliun," tutur Dadang di Gedung Auditorium Kementrian PUPR, Rabu, (20/2/2019).
Dadang menjabarkan aset Rusun yang diserahkan berjumlah 100 Tower atau 1.138 unit. Nilai aset BMN Rusun tersebut totalnya Rp 436,1 miliar yang tersebar di 100 lokasi dari 89 kabupaten dan 11 kota.
"Sebanyak 78 tower atau 242 unit diserahterimakan kepada Yayasan Ponpes," paparnya.
Sementara itu, lanjut Dadang, sebanyak enam tower atau 120 unit diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Kemudian, delapan tower atau 636 unit diserahterimakan kepada kementerian/lembaga.
"Sebanyak delapan tower atau 140 unit diserahterimakan kepada pihak Universitas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dadang menjabarkan untuk Rusus yang diserah terimakan sebanyak 3.726 unit dengan nilai aset sebesar Rp 583,3 miliar. Rusus tersebut tersebar di 85 lokasi di 51 kabupaten dan enam kota.
Sebanyak 2.673 unit Rusus di antaranya diperuntukkan bagi rumah nelayan. Kemudian 843 unit diperuntukkan bagi masyarakat pulau terluar, daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.
Baca Juga: Perlancar Aliran Sungai, Kementerian PUPR Galakan Program Citarum Harum
"Sebanyak 124 unit diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana, dan 86 unit diperuntukkan sebagai rumah pintar atau rumah sosial," imbuhnya.
Dadang melanjutkan, untuk aset bantuan stimulan PSU yang diserahterimakan berjumlah 13.072 unit dengan nilai aset sebesar Rp74,6 miliar. PSU tersebut tersebar di 118 lokasi di 32 kabupaten dan 12 kota.
"Bantuan PSU diberikan Kementerian PUPR kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pengembang perumahan, dalam bentuk pembangunan jalan perumahan," ungkapnya.
Acara penandatanganan dokumen serah terima aset BMN disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. Penyerahan aset ini diterima langsung oleh masing-masing perwakilan penerima bantuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Pertamina Gagalkan Pencurian 10 Ton Minyak Mentah di Prabumulih
-
Pandu Sjahrir Beberkan Mekanisme Danantara Investasi di Pasar Saham
-
Danantara Tak Mau Ikut Campur Soal Saham Gorengan yang Diusut Bareskrim
-
Tak Lagi Andalkan Listrik, Bisnis Beyond kWh Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
-
BRI Perkuat Transformasi Digital, Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah