Jokowi Kumpulkan Menteri Kabinet Kerja Bahas RKP 2020

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Dalam sidang kabinet, dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan lainnya.

Jokowi mengatakan, sidang kabinet membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020.

"Walau tahun ini kita memasuki Pileg dan Pilpres namun tahapan kerja teknokrat kita mesti tetap berjalan secara berkesinambungan, berkelanjutan seperti penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 ini, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan untuk 2020 tetap harus dilakukan," ujar Jokowi di awal sidang kabinet.

Jokowi menuturkan rapat tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020, dengan mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) teknokratik yang sedang di finalisasi di Bappenas.

"Untuk menjaga keberlangsungan BUMN nasional, maka prioritas pembangunan SDM tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini," ucap Jokowi.

Terkait dengan kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan para menterinya harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang bergerak dinamis.

"Saya ingin mengingatkan tahun ini dan tahun depan kita harus mampu mengantisipasi dinamika berubah dengan dinamis terkait normalisasi kebijakan moneter AS, fluktuasi harga komoditas, perang dagang, proteksionisme, modernisasi di China maupun keamanan dan geopolitik dunia," kata Jokowi.

Dengan mengantisipasi dinamika ekonomi global, Jokowi berharap momentum perekonomian dalam negeri tetap tumbuh positif.

Baca Juga: Emak-emak Tuduh Jokowi Mau Hapus Pelajaran Agama, Moeldoko: Kampanye Sesat!

"Kita jaga momentum kinerja perekonomian kita yang tumbuh positif, jelas saya tekankan APBN jelas memiliki keterbatasan," ucap Jokowi.

"Untuk itu harus diciptakan sinergi yang melibatkan dunia swasta berkali-kali melalui peningkatan investasi dan ekspor, ini harus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha agar bisa menciptakan manfaat sebesar-besarnya, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran," sambungnya.