Marak Korupsi, JK Pertanyakan Fungsi Aparat dan Lembaga Pengawas Keuangan

Suara.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku heran dengan sistem pengawasan anggaran di pemerintahan. Pasalnya, banyak lembaga yang mengawasi tetapi tetap banyak pihak yang melakukan penyelewengan anggaran.

Menurut Ketua Umum PMI ini, saat ini lembaga yang menjadi pengawas diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, Polisi, Kejaksaan dan KPK.

Namun, meski telah memiliki banyak pengawas, namun korupsi yang terjadi juga banyak.

"Selama 15 tahun ada 9 menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur yang masuk penjara, ada ratusan bupati anggota DPRD DPR itu tentu menjadi perhatian kita bahwa begitu banyak yang mengawasi tapi juga makin banyak yang melakukannya," kata JK saat menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

JK menuturkan, pengawas harus lebih pintar lagi dalam mengawasi anggaran. Karena, rumusan korupsi sekarang sudah makin luas. Artinya, korupsi saat ini tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk memperkaya orang lain.

"Kita harus lebih hati-hati, harus lebih fokus, karena anggaran maknanya bagaimana membangun bangsa ini dan makmurkan bangsa ini secara adil," jelas dia.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta para pengawas anggaran juga menguasai teknologi. Sebab, saat ini semua kejahatan penyelewengan anggaran sudah berbasis teknologi.

"Saya harap saudara (Pengawas) sekalian sebagai unsur pengawas pemerintah betul menguasai pengawasan masalah. Kemudian kita menguasai teknologi, sekarang orang diperiksa selalu diambil laptopnya semua bisa dibongkar KPK. Tentu alat tersebut harus ada penguasaan teknologi untuk mengetahui ada penyelewangan atau tidak," imbuh dia.

Baca Juga: Terbukti Korupsi, 2 Mantan Petinggi Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara