Suara.com - Rapat koordinasi nasional (rakornas) yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) diharapkan mampu mendorong dinas koperasi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, agar proaktif mengakses dana LPDB. Kucuran dana LPDB di luar Pulau Jawa baru sekitar 30 persen saja.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama LPDB - KUMKM, Braman Setyo, dalam Rakornas Bidang Koperasi dan UKM tahun 2019 di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/19).
"Rakornas merupakan kesempatan bagi pejabat, baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mendorong supaya koperasi dan UKM di daerah mampu mengakses dana melalui LPDB," katanya.
Menurut Bram, banyak daerah yang belum mengetahui cara mengakses LPDB, padahal hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2018. Permenkop tersebut diterbitkan untuk mempermudah prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman ke LPDB.
"Saya kira, sudah kita sampaikan informasi seperti ini. Kita juga sudah berikan semacam booklet, modul-modul ajaran untuk mendapatkan dana bergulir," papar Bram.
Ia berharap, usai rakornas, penyaluran dana LPDB ke koperasi di luar Pulau Jawa meningkat. Apalagi, kata Bram, koperasi di luar Jawa biasanya bergerak di sektor-sektor produktif, seperti perkebunan dan perikanan.
"Koperasi-koperasi di luar Jawa, kan bagus-bagus, tapi tak pernah sampai ke kami. Kalau memang itu bisa disampaikan ke LPDB, mereka akan kami datangi," tegasnya.
"Ketika saya dan teman-teman datang ke Ternate, ada koperasi perikanan. Itu akan kita datangi, kita tawari, bagaimana bisa akses ke LPDB," sambungnya.
LPDB menargetkan, sebaran dana LPDB ke luar Pulau Jawa pada 2019 meningkat sekitar 40 sampai 50 persen.
Baca Juga: LPDB Pastikan Bunga Tetap Rendah Meski Gandeng Fintech
"Targetnya paling tidak untuk tahun ini sekitar 40 - 45 persen. Syukur-syukur bisa 50 persen di luar Jawa. Saya berharap, tentunya koperasi-koperasi yang didorong itu adalah lembaga di sektor produktif dan bukan konsumtif," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
OJK Bentuk Direktorat Perbankan Digital Mulai Tahun 2026, Apa Tugasnya?
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Danantara dan BP BUMN Turunkan 1.000 Relawan untuk Bencana Sumatra, Diawali dari Aceh
-
Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan ke Daerah Bencana Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM