Suara.com - Rapat koordinasi nasional (rakornas) yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) diharapkan mampu mendorong dinas koperasi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, agar proaktif mengakses dana LPDB. Kucuran dana LPDB di luar Pulau Jawa baru sekitar 30 persen saja.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama LPDB - KUMKM, Braman Setyo, dalam Rakornas Bidang Koperasi dan UKM tahun 2019 di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/19).
"Rakornas merupakan kesempatan bagi pejabat, baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mendorong supaya koperasi dan UKM di daerah mampu mengakses dana melalui LPDB," katanya.
Menurut Bram, banyak daerah yang belum mengetahui cara mengakses LPDB, padahal hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2018. Permenkop tersebut diterbitkan untuk mempermudah prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman ke LPDB.
"Saya kira, sudah kita sampaikan informasi seperti ini. Kita juga sudah berikan semacam booklet, modul-modul ajaran untuk mendapatkan dana bergulir," papar Bram.
Ia berharap, usai rakornas, penyaluran dana LPDB ke koperasi di luar Pulau Jawa meningkat. Apalagi, kata Bram, koperasi di luar Jawa biasanya bergerak di sektor-sektor produktif, seperti perkebunan dan perikanan.
"Koperasi-koperasi di luar Jawa, kan bagus-bagus, tapi tak pernah sampai ke kami. Kalau memang itu bisa disampaikan ke LPDB, mereka akan kami datangi," tegasnya.
"Ketika saya dan teman-teman datang ke Ternate, ada koperasi perikanan. Itu akan kita datangi, kita tawari, bagaimana bisa akses ke LPDB," sambungnya.
LPDB menargetkan, sebaran dana LPDB ke luar Pulau Jawa pada 2019 meningkat sekitar 40 sampai 50 persen.
Baca Juga: LPDB Pastikan Bunga Tetap Rendah Meski Gandeng Fintech
"Targetnya paling tidak untuk tahun ini sekitar 40 - 45 persen. Syukur-syukur bisa 50 persen di luar Jawa. Saya berharap, tentunya koperasi-koperasi yang didorong itu adalah lembaga di sektor produktif dan bukan konsumtif," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Mentan: Stok dan Harga Pangan Stabil saat Lebaran
-
Eddy Soeparno: WFH Setelah Lebaran Bisa Pangkas Konsumsi BBM Secara Signifikan
-
Kemenhub Catat Lonjakan 8,58 Persen Pemudik dengan Angkutan Umum, Kereta Masih Jadi Favorit
-
Mengapa Harga Emas Turun di Tengah Kemelut Perang di Timur Tengah?
-
Kendaraan Menuju Puncak Padat, 50.000 Mobil Lalui Tol Jagorawi
-
Pengamat: WFH 1 Hari Memang Tekan Subsidi BBM, Tapi Banyak Pihak Jadi Korban
-
Harga Emas Dunia Mulai Turun, Waktunya Beli Banyak Logam Mulia?
-
Ini 8 Rest Area Tol Cipali yang Bisa Dipakai Saat Arus Balik Lebaran 2026
-
Penumpang Kereta Api Membludak, Okupansi Tembus 150,7%
-
Penjualan Turun, IKEA Pangkas 800 Karyawan