Pemerintah Minimalisir Kegagalan Pemindahan Ibu Kota

Suara.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa tidak menimbulkan masalah baru di daerah. Pemerintah akan mempelajari dari kegagalan negara lain untuk memindahkan ibu kota.

Hal tersebut dijelaskan setelah pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan meluncurkan Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.

Menteri Bambang menjelaskan, untuk pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa termasuk strategi jangka panjang.

Sehingga pemerintah sudah memasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.

"Kita sudah belajar dari kesalahan dan kekurangan yang kita alami untuk mengelola kota di Indonesia. Kita mempelajari dari kegagalan pemindahan kota di berbagai negara," ujar Bambang Brodjonegoro, Kamis (9/5/2019).

Diketahui rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi beban dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis dengan skala Asia Tenggara dan Internasional.

"Nanti kita cari yang terbaik sehingga proses pemindahaan ini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial," terangnya.

Untuk kesiapan pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasa lahan yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi menyebutkan lahan untuk wilayah pertama seluas 80 ribu hektare, untuk wilayah kedua lahan 120 ribu hektare dan wilayah ketiga seluas 300 ribu hektare.

Baca Juga: Pindah Ibu Kota ke Palangka Raya? Ini 3 Pesan Serius Warganet ke Jokowi

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare. Kita tahu di Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ujar Jokowi di acara buka puasa bersama Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).