Suara.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa tidak menimbulkan masalah baru di daerah. Pemerintah akan mempelajari dari kegagalan negara lain untuk memindahkan ibu kota.
Hal tersebut dijelaskan setelah pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan meluncurkan Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.
Menteri Bambang menjelaskan, untuk pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa termasuk strategi jangka panjang.
Sehingga pemerintah sudah memasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
"Kita sudah belajar dari kesalahan dan kekurangan yang kita alami untuk mengelola kota di Indonesia. Kita mempelajari dari kegagalan pemindahan kota di berbagai negara," ujar Bambang Brodjonegoro, Kamis (9/5/2019).
Diketahui rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi beban dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis dengan skala Asia Tenggara dan Internasional.
"Nanti kita cari yang terbaik sehingga proses pemindahaan ini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial," terangnya.
Untuk kesiapan pemindahan ibu kota baru di luar Pulau Jawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasa lahan yang berbeda-beda.
Presiden Jokowi menyebutkan lahan untuk wilayah pertama seluas 80 ribu hektare, untuk wilayah kedua lahan 120 ribu hektare dan wilayah ketiga seluas 300 ribu hektare.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota ke Palangka Raya? Ini 3 Pesan Serius Warganet ke Jokowi
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare. Kita tahu di Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ujar Jokowi di acara buka puasa bersama Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya