Suara.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani kerja sama pasokan listrik untuk kawasan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin.
“Hari ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenhub dan PLN terkait penyediaan pasokan tenaga listrik untuk kawasan Patimban,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo di Kemenhub, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa sebagai instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan pelabuhan Patimban, Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung tenaga listrik di kawasan Pelabuhan Patimban.
Sedangkan PLN yang akan melakukan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik di kawasan tersebut.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing, menyusun program penyediaan ketenagalistrikan secara terpadu, menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana ketenagalistrikan yang diperlukan serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing pihak.
“Kami berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini dapat semakin meningkatkan kerja sama dan sinergi yang baik antara Kemenhub dengan PT PLN sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Patimban,” katanya.
Pengoperasian Pelabuhan Patimban direncanakan akan “soft opening” pada Desember 2019 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2027.
Agus mengatakan kebutuhan listrik di Pelabuhan Patimban, yaitu 50 megawatt untuk seluruh pengoperasian.
Baca Juga: 4 Fakta Pelabuhan Patimban Subang, Bikin Angkutan Logistik Bisa Berhemat
Ia menuturkan pihaknya memilih PLN karena perusahaan BUMN tersebut sudah menyiapkan pembangkit listrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Saya kira pasokan akan aman. Harapannya yang akan sediakan listrik di sana mau enggak mau harus PLN,” katanya.
Agus mengatakan ketersediaan listrik ini harus terjamin untuk mengundang potensi kerja sama operator sebelum pengoperasian tahun depan.
Selain itu, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi harus dilakukan percepatan.
“Jadi, tidak ada kendala, memang kendala, memang ke depan akan ada kerja sama dengan operator di sana kita persiapkan,” katanya.
Selanjutnya, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI