Model Bisnis PT Pos Indonesia Ketinggalan Zaman, KemenBUMN: Kita Ubah

Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak model bisnis PT Pos Indonesia (Persero). Pasalnya, saat ini model bisnis PT Pos sudah ketinggalan zaman dengan surat menyurat.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya bakal mengedepankan bisnis jasa pengiriman paket.

Saat ini, Fajar mengaku sedang membuat peta jalan atau roadmap terkait perubahan model bisnis PT Pos tersebut.

"Pertama kita buat roadmapnya, transformasi. PT Pos itu yang penting ubah bisnis modelnya. Selama ini surat, dia harus berubah jadi paket. Kemudian dia harus ubah bisnis model keseluruhan, anak usahanya, SDM-nya, keuangannya. Mumpung masih laba, kita ubah," ujar Fajar saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurut Fajar, Kementerian BUMN akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merombak model bisnis PT Pos.

"Kita kerja sama dengan kemenkominfo, secara regulasi seperti apa, korporasi seperti apa," tutur dia.

Kendati demikian, Fajar enggan menjelaskan lebih lanjut terkait biaya transformasi dari model bisnis PT Pos. Namun, ia menambahkan, biaya transformasi itu bisa berasal dari BUMN sendiri atau pinjaman pihak lain.

"Penambahan modal kan enggak masalah, modal bisa jadi modal negara atau pinjam. Kemarin kan Inalum enggak perlu modal negara. Belum (biaya yang dikeluarkan) kita belum dapat berapa transformasinya," ucap Fajar.

Sebelumnya PT Pos dikabarkan menuju ruang kebangkrutan. Kabar ini menyeruak setelah cuitan anggota Komisi IV Rieke Diah Pitaloka yang menegur Kementerian BUMN terkait PT Pos yang terancam bangkrut.

Baca Juga: PT Pos Bantah Pinjam Duit ke Bank buat Gaji Karyawan dan Mau Bangkrut

Bahkan, Rieke menuding PT Pos telah meminjam uang ke bank untuk membayarkan gaji pegawainya.

Namun, Sekretaris Perusahaan Benny Otoyo menegaskan semua pernyataan tersebut tidak benar. Menurutnya, PT Pos tak sampai pinjam ke bank untuk membayarkan gaji pegawainya.

"Kami perlu Modal untuk mendanai operasi, mendanai tagihan dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank. Pinjaman ini unpledge, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi bukan pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya tak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji," kata Benny dalam keterangannya.