Suara.com - Kekeringan panjang akibat musim kemarau telah melanda sebagian Indonesia dan mulai berdampak pada petani. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengupayakan berbagai hal untuk mengatasinya, demi menyelamatkan petani, mulai dari rehabilitas irigasi hingga menyelenggarakan asuransi.
Kekeringan terluas terjadi di kawasan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan lumbung padi nasional, terutama Jawa bagian barat dan utara (pantura).
Tapi bila dibandingkan tahun lalu, luasan yang terkena dampak memang jauh lebih sedikit. Pada 2018, wilayah yang terkena kekeringan mencapai sekitar 133,351 ribu hektare dan puso sekitar 26,287 ribu hektare.
Sementara pada 2019, angkanya mengecil, kekeringan mencapai 108,163 ribu hektare sedangkan puso mencapai 11,055 ribu hektare.
Para petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, misalnya, tetap bisa bernapas lega meski sawahnya mengalami puso. Mereka sudah terlindungi oleh asuransi pertanian.
"Asuransi ini mendapatkan subsisi pemerintah. Petani hanya membayar Rp 36 ribu per hektare, dan pemerintah membantu sebesar Rp 144 ribu," ujar Direktur Irigasi Pertanian pada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) (Kementan), Rachmanto.
Sejuta Hektare Dilindungi Asuransi
Saat ini, sudah ada 1 juta hektare lahan yang terlindungi asuransi. Persyaratan pengajuan premi asuransi cukup mudah.
Petani bisa mengajukan lewat petugas penyuluh pertanian (PPL), sementara klaimnya tetap melalui Dinas Pertanian untuk dinyatakan gagal panen atau tidak.
"Gagal panen akibat kekeringan, mau tidak mau harus diganti melalui skema asuransi," ujarnya.
Baca Juga: Atasi Kekeringan, Kementan Programkan Pipanisasi di Brebes
Namun, bagi wilayah yang belum sampai gagal panen, masih bisa dilakukan beberapa langkah penanganan yang cukup jitu. Beberapa langkah antisipasi yang kemudian efektif dijalan selain asuransi pertanian adalah rehabilitasi irigasi.
Sejak 2015 silam, Ditjen PSP sudah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 3,13 juta hektare. Adapun waktu pengairan menjadi lebih cepat dan kehilangan air di sepanjang saluran berkurang secara signifikan.
Langkah lain adalah membangun embung-embung pertanian, yang jumlahnya terus bertambah. Sejak lima tahun terakhir, Kementan sudah membangun 11.654 unit embung.
Pembangunan fasilitas ini untuk menambah pasokan air pada lahan sawah yang memiliki potensi tampungan air dan mengalami kekurangan air pada musim kemarau.
"Embung ini bermanfaat sebagai cadangan air untuk tanaman pangan dan peternakan," kata Rahmanto.
Penanggulangan dampak kekeringan makin efektif setelah ditambah dengan pendistribusian pompa air. Pada 2018 saja, pemerintah melalui Kementan sudah menyalurkan 33.193 unit pompa air yang dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan di daerah yang terkena kekeringan.
Berita Terkait
-
Pendapatan Petani di Kabupaten Bandung Meningkat karena Bantuan Irigasi
-
Petani di Lampung Timur Maksimalkan Irigasi Saat Musim Kemarau
-
Petani Indonesia Wajib Punya Kartu Tani, Ini Sejumlah Manfaatnya
-
Kementan Ikutsertakan Para Petani Sumsel dalam Asuransi Usaha Tani Padi
-
Kementan Ajak Petani di Banten Ikut Asuransi Usaha Tanaman Padi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok