Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk mengantisipasi ancaman krisis perekonomian global. Lantaran pertumbuhan ekonomi global saat ini mengalami perlambatan.
"Kita tahu semuanya pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. Oleh sebab itu, payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur enggak ada hujan dan enggak ada gerimis," ujar Jokowi dalam Ratas Antisipasi Perkembangan Ekonomi Dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Jokowi menyebut angka-angka telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi semakin besar. Bahkan, kata dia, pelemahan nilai tukar mata uang di berbagai negara juga sudah terjadi.
"Tapi angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar. Saya kira kita tahu semua depresiasi mata uang Yuan, Peso juga sudah terjadi dan tantangan itu juga harus kita antisipasi kita hadapi," ucap dia.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap jajarannnya menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang benar-benar konkrit. Sehingga, kata dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa dihindari.
"Jalan yang paling cepat adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). Kuncinya hanya ada di situ, enggak ada yang lain," tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisiasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi.
"Regulasi-regulasi yang memperlambat. Regulasi yang membuat kita lamban itu betul-betul kita inventarisir nanti seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," tandasnya.
Dalam ratas hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Darmin Nasution.
Baca Juga: Menkeu: Prediksi Ekonomi Global 5,1 Persen, Indonesia 5,3 Persen
Berita Terkait
-
Indonesia Diminta Waspadai Ancaman Eksternal Perekonomian Global
-
Menkeu: Prediksi Ekonomi Global 5,1 Persen, Indonesia 5,3 Persen
-
Permintaan Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok 3 Persen
-
BI Sebut Gara-gara Perang Dagang Negara Berkembang Sengsara
-
Menko Darmin Optimis Target Pertumbuhan Tercapai, Tapi Tergantung Global
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa