Suara.com - Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Akhmad Akbar meminta pemerintah jangan melakukan pemborosan anggaran terhadap belanja-belanja yang tidak penting pada tahun depan. Sebab, saat ini ekonomi sedang sulit, imbasnya penerimaan negara dari sektor perpajakan juga ikut seret.
"Di tengah perlambatan roda ekonomi seharusnya pemerintah terlibat lebih aktif untuk stimulus belanja, tapi di sisi lain pemerintah juga punya keterbatasan ruang gerak karena penerimaan pemerintah terbatas," kata Akbar dalam acara Core Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Untuk mengakali kondisi tersebut Akbar menyarankan pemerintah untuk melakukan belanja yang sifatnya prioritas, seperti sektor yang mampu mendongkrak konsumsi daya beli masyarakat.
"Pemerintah seharusnya melakukan belanja yang lebih prioritas, penggunaan anggaran yang lebih penting, menghemat dan mengurangi belanja yang tidak penting, jangan lagi itu meeting di hotel, kurangi perjalanan dinas ke luar kota," katanya.
Apalagi kata dia pada tahun depan pemerintah mengurangi anggaran subsidi energi menjadi Rp 137,5 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi energi dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun.
"Padahal belanja subsidi prioritas salah satunya mendorong membantu masyarakat untuk daya beli yang lebih tinggi," katanya.
Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun 73,1 persen dari pagu APBN. Belanja ini meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun atau 68,6 persen dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9 persen dari pagu APBN.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun atau meningkat sebesar 32,7 persen bandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Baca Juga: Ekonom Mencurigai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Terus Stabil
Berita Terkait
-
Sampai Akhir Tahun, Ekonomi RI Diperkirakan Hanya Tumbuh 5,1 Persen
-
Meski Tengah Lesu, Menko Airlangga Klaim Ekonomi RI Tumbuh Berkualitas
-
Menko Airlangga Tetap Optimis Ekonomi RI Stabil
-
Data BPS soal Pertumbuhan Ekonomi Diragukan Ekonom Asing, Istana Buka Suara
-
Ekonom Asing Tak Percaya Data BPS, Ketua Umum Kadin Geram
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Tak Ambil Pusing Soal Outlook Peringkat Moody's, Airlangga: Indonesia Tetap Investment Grade
-
Rupiah Amblas Imbas Moody's Kasih Rating Negatif ke Indonesia
-
Emas Antam Hari Ini Harganya Lebih Murah, Dipatok Rp 2,85 Juta/Gram
-
IHSG Langsung Ambruk di Bawah 8.000 Setelah Moody's Turunkan Outlook Rating
-
BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026
-
Smelter Nikel MMP Matangkan Sistem Jelang Operasi Penuh
-
Dorong Wisatawan Lokal, Desa Wisata Tebara Raup Rp1,4 Miliar
-
OJK Restrukturisasi Kredit 237 Ribu Korban Bencana Sumatera
-
Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
-
OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal